Pramono Anung Mengaku KPK Ingatkan Ada Kasus Korupsi di Jakarta yang Masih Mengendap

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin langsung audiensi Pemprov DKI Jakarta dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memandang komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat integritas birokrasi sebagai langkah positif.

Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

Pramono tiba mengenakan seragam dinas berwarna cokelat, dan disambut sejumlah pejabat KPK di lobi utama.

Pramono memahami, Jakarta menyumbang kontribusi yang besar dibanding daerah lain

Pramono-Rano bermaksud memperkuat koordinasi pendampingan dan pengawasan kinerja.

Menurut Pramono, mantan Gubernur Jakarta telah melahirkan banyak program-program baik untuk masyarakat Jakarta.

Pramono mulai turun menyapa masyarakat Jakarta untuk melihat masalah-masalah yang perlu segera diatasi.

Menurutnya, stabilitas dan daya tahan ekonomi Ibu Kota menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi dunia.

Dalam amanatnya, Pramono mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga optimistis menyongsong masa depan Jakarta yang kini memasuki usia ke-499 tahun.

Proyek yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akses gratis masuk tempat wisata Jakarta dan transportasi publik pada 22, 27, dan 28 Juni 2026, berlaku untuk seluruh warga ber-KTP RI.

Saat penertiban, driver ojol yang ikut bersama tim Dishub juga telah mengakui kesalahannya lantaran parkir liar.

DKI Jakarta memulai pembangunan Dek Pejalan Kaki Dukuh Atas, jembatan layang melingkar yang akan menyatukan enam moda transportasi publik. Proyek ini diharapkan meningkatkan mobilitas dan mengintegrasikan kota.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.