Pramono Anung Mengaku KPK Ingatkan Ada Kasus Korupsi di Jakarta yang Masih Mengendap

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin langsung audiensi Pemprov DKI Jakarta dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memandang komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat integritas birokrasi sebagai langkah positif.

Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

Pramono tiba mengenakan seragam dinas berwarna cokelat, dan disambut sejumlah pejabat KPK di lobi utama.

Pramono memahami, Jakarta menyumbang kontribusi yang besar dibanding daerah lain

Pramono-Rano bermaksud memperkuat koordinasi pendampingan dan pengawasan kinerja.

Menurut Pramono, mantan Gubernur Jakarta telah melahirkan banyak program-program baik untuk masyarakat Jakarta.

Pramono mulai turun menyapa masyarakat Jakarta untuk melihat masalah-masalah yang perlu segera diatasi.

Sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membahas rencana konser BTS di Jakarta pada akhir 2026 dengan Wakil Wali Kota Seoul, mempertimbangkan Gelora Bung Karno (GBK) setelah masukan dari ARMY.

Pemprov DKI Jakarta jalin kerja sama sister city dengan Jeju, Korsel. Fokus pariwisata, energi terbarukan, dan ekonomi digital, kolaborasi ini akselerasi visi Jakarta jadi kota global.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan pembangunan kantor Satpol PP DKI Jakarta tertunda akibat efisiensi anggaran, padahal kebutuhan markas komando sangat mendesak untuk menunjang kinerja ribuan personel.

Hari Transportasi Nasional diperingati setiap 24 April, dengan kebijakan tarif Rp1 untuk transportasi umum di Jakarta.

Hal itu juga untuk mengajak warga Jakarta beralih dari transportasi pribadi ke umum.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.