Pramono Anung Sambangi KPK, Curhat Pemberantasan Korupsi di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

Pramono Anung mengaku diingatkan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal beberapa kasus korupsi yang belum selesai.

Pramono tiba mengenakan seragam dinas berwarna cokelat, dan disambut sejumlah pejabat KPK di lobi utama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan pembangunan kantor Satpol PP DKI Jakarta tertunda akibat efisiensi anggaran, padahal kebutuhan markas komando sangat mendesak untuk menunjang kinerja ribuan personel.

Hari Transportasi Nasional diperingati setiap 24 April, dengan kebijakan tarif Rp1 untuk transportasi umum di Jakarta.

Hal itu juga untuk mengajak warga Jakarta beralih dari transportasi pribadi ke umum.

Pramono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM.

MUI mengingatkan bahwa cara menguburkan ikan sapu-sapu dalam kondisi masih hidup menyalahi prinsip ajaran Islam.

Pramono sebelumnya mengaku tengah memperjuangkan JIS sebagai venue konser BTS di Jakarta.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor