Gubernur Pramono Anung Datangi KPK, Ada Apa?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin langsung audiensi Pemprov DKI Jakarta dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memandang komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat integritas birokrasi sebagai langkah positif.

Kedua pihak membahas berbagai langkah strategis dalam mendukung pencegahan korupsi, mulai dari pendidikan antikorupsi hingga peningkatan akuntabilitas.

Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

Pramono Anung mengaku diingatkan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal beberapa kasus korupsi yang belum selesai.

Pramono memahami, Jakarta menyumbang kontribusi yang besar dibanding daerah lain

Kapolri Sigit datang bersama jajarannya sekitar pukul 12.07 WIB.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menginisiasi pembangunan Jakarta sebagai Kota Berdaya Saing Global melalui penguatan riset dan pendidikan internasional, didukung penuh Pemprov DKI.

Hal itu disampaikan Pramono usai menerima kunjungan Menteri Besar Kelantan, Mohd Nassuruddin Daud, bersama delegasi Pemerintah Negeri Kelantan di Balai Kota.

Pramono ingin penindakan terhadap praktik judi online di Jakarta dilakukan secara serius dan tidak berhenti di tengah jalan agar menimbulkan efek jera.

Penerbangan langsung Kota Bharu–Jakarta mulai beroperasi 16 Juni 2026 untuk memperkuat kerja sama pariwisata, investasi, dan pendidikan.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai lonjakan harga hewan kurban, Pramono menyampaikan hingga saat ini belum ada indikasi kenaikan harga.

Pramono Anung memastikan Pemprov DKI akan menyiapkan sarana pendukung gerakan pilah sampah yang mulai digencarkan di lingkungan warga.

Dari total 65 tahanan, terdapat delapan orang beragama Nasrani yang mengikuti ibadah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.