Mendagri dan Ketua KPK Bahas Penguatan Pendidikan Antikorupsi dan Transparansi Pelayanan Publik

Menurut Mendagri, Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial.

Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

KPK memandang komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat integritas birokrasi sebagai langkah positif.

Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD memperkuat pencegahan korupsi dengan menggandeng KPK RI, menegaskan komitmen nyata melalui pakta integritas. Bagaimana langkah konkretnya untuk tata kelola pemerintahan yang bersih?

Ketua DPRD Jateng Sumanto mengapresiasi dan mendukung penuh Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional yang digagas KPK, menyoroti peran 630 penyuluh sukarela dalam upaya masif mencegah korupsi di Jawa Tengah.

Listyo menekankan pentingnya pencegahan korupsi kepada kepala daerah demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama jajarannya bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri.

Hubungan Kejagung dan KPK hingga kini berjalan baik tanpa adanya persaingan yang bersifat negatif.

Setyo menemui Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Tri mengatakan, saat ini kekerasan tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital seperti media sosial.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Tito, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan medi

Mendagri menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berangkat dari inisiatif para tokoh Sumbagsel yang ingin mempererat kebersamaan sekaligus mendorong kontribusinya.

Progres penyaluran ini terlihat dari gelontoran dana bantuan perbaikan rumah yang meningkat di setiap pekan untuk percepatan perbaikan rumah penyintas.

Mendagri menjelaskan, mekanisme reward and punishment terbukti mampu memotivasi kepala daerah dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan performa terbaiknya

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.