Akankah Netanyahu Ditangkap di Polandia Pekan Depan? Begini Kontroversinya

Debat panas mengenai keamanan Netanyahu saat peringatan Auschwitz.

Di Polandia terdapat lokasi yang memiliki makna mendalam, tidak hanya bagi rakyat Polandia tetapi juga bagi umat Yahudi dan banyak orang di Israel. Tempat-tempat ini adalah kamp konsentrasi dan pembantaian di mana Nazi Jerman membunuh banyak orang Yahudi selama Perang Dunia II. Seiring dengan mendekatnya peringatan 80 tahun pembebasan Auschwitz pada 27 Januari, perdebatan hangat muncul mengenai apakah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sedang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), harus diberikan jaminan keamanan untuk menghadiri acara tersebut.

ICC adalah pengadilan internasional yang bertugas mengadili individu atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pada bulan Oktober lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 47.000 orang telah tewas dalam serangan militer Israel di wilayah tersebut sebagai respons terhadap serangan Hamas yang menewaskan 1.200 orang di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Keputusan Presiden Polandia dan Respon Pemerintah

Polandia adalah anggota pendiri ICC yang secara hukum terikat untuk melaksanakan surat perintah tersebut. Namun, pada 9 Januari, Presiden Polandia, Andrzej Duda, meminta Donald Tusk dan pemerintahnya untuk memberikan jaminan keamanan bagi Netanyahu jika ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Dalam langkah yang jarang terjadi, pemerintah Tusk mengeluarkan resolusi mendukung permintaan Duda pada hari yang sama. Meskipun demikian, resolusi tersebut tidak menyebutkan nama Netanyahu secara langsung, yang dapat dipahami karena Netanyahu tidak berencana untuk hadir secara langsung, seperti yang dikonfirmasi oleh The Times of Israel pada 9 Januari.

Keputusan tersebut menuai penolakan dan protes di Polandia. Banyak yang bertanya, jika Netanyahu tidak berencana untuk datang, mengapa pemerintah Polandia mengeluarkan resolusi tersebut? Resolusi itu menyatakan bahwa jaminan keamanan untuk perwakilan Israel adalah 'bagian dari penghormatan kepada rakyat Yahudi, yang jutaan putra dan putri mereka adalah korban Holocaust yang dilakukan oleh Reich Ketiga.' Tusk sendiri mengakui bahwa situasi ini 'sangat sensitif'.

Salah satu kritikus terkemuka terhadap keputusan pemerintah adalah hakim Polandia yang dihormati, Piotr Hofmanski, mantan presiden ICC. Hofmanski menekankan bahwa Polandia memiliki kewajiban tanpa syarat di bawah hukum internasional untuk melaksanakan surat perintah tersebut. Namun, ia menambahkan bahwa pihak berwenang Polandia belum melanggar hukum sejauh ini dan hanya akan melakukannya jika Netanyahu menginjakkan kaki di tanah Polandia tetapi tidak ditangkap.

Penolakan dari Berbagai Kalangan

Resolusi yang berjanji untuk tidak menangkap Netanyahu juga mendapat penolakan luas dari spektrum politik Polandia. Jurnalis, pakar, blogger, komentator politik, otoritas yudisial, dan oposisi dari kiri jauh hingga kanan jauh mengutuk keputusan tersebut, meskipun dengan alasan yang berbeda. Aktivis dan politisi sayap kiri, serta pendukung perjuangan Palestina, juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka. 'Not in my name,' tulis Adrian Zandberg, pemimpin partai kiri Polandia, Razem, di X (sebelumnya Twitter).

Sikap ini juga tercermin dalam jajak pendapat. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh media Polandia, Wirtualna Polska, menunjukkan bahwa hampir 60% responden merasa bahwa Polandia harus menangkap PM Israel jika ia hadir di upacara peringatan Auschwitz. Hanya 24,2% yang mendukung jaminan keamanan untuk Netanyahu, dan 16,6% tidak memiliki pendapat. Aktivis pro-Palestina juga mengorganisir protes di Warsawa, di mana ratusan orang meneriakkan 'Tangkap Netanyahu!' dan 'Pemerintah Polandia memiliki darah di tangannya.'

Sebuah kelompok LSM, termasuk inisiatif East, Action for Democracy, dan All-Poland Women's Strike, juga menulis surat terbuka meminta Tusk untuk mencabut resolusi tersebut. Dewan Bar Agung Polandia juga mengajukan banding kepada presiden dan pemerintah untuk mematuhi hukum secara tanpa syarat dan menerapkannya dalam kata dan tindakan. Dalam surat terbuka tersebut, dewan menekankan bahwa putusan pengadilan dan tribunal internasional tidak boleh dipandang sebagai masalah pilihan.

Implikasi Keputusan Terhadap Hubungan Internasional

Referensi terhadap keamanan eksternal negara mungkin merupakan respons terhadap laporan media mengenai motivasi lain di balik resolusi tersebut. Penangkapan kepala pemerintahan Israel di lokasi paling terkenal dan simbolis dari Holocaust pasti akan memicu reaksi internasional dan memicu respons keras dari pemerintahan Donald Trump yang baru dilantik, yang merupakan sekutu kuat baik Polandia maupun Israel. Media Polandia mengutip sumber anonim dekat pemerintah yang menyatakan bahwa resolusi tersebut terutama ditujukan untuk menghindari risiko nyata krisis dalam hubungan AS-Polandia pada awal pemerintahan Trump yang kedua.

Pada 9 Januari, DPR AS juga mengesahkan undang-undang yang mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap siapa pun yang membantu ICC mengadili warga negara AS atau sekutunya, termasuk Israel. Apakah presiden menjebak Donald Tusk? Meskipun tidak ada niat atau tidak, Presiden Duda, yang akan meninggalkan jabatannya pada akhir masa jabatan kedua pada bulan Agustus, menciptakan situasi sulit bagi pemerintah menjelang pemilihan presiden empat bulan ke depan. Pemilihan ini dapat menentukan apakah Perdana Menteri Tusk akan memiliki sekutu di istana presiden atau menghadapi presiden kedua yang terkait dengan partai oposisi Hukum dan Keadilan (PiS).