LIVE

UU Minerba Bolehkan UMKM Kelola Tambang, Menteri Maman: Percepat Naik Kelas

Menteri Maman optimis keterlibatan pelaku UKM tersebut akan mendorong mereka segera naik kelas.

uu minerba
Menteri Maman
Menteri Maman (merdeka.com)

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (18/2).

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyambut baik keputusan tersebut.

"Ya, alhamdulillah bagi kami ini sebuah terobosan langkah kebijakan yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk undang-undang antara eksekutif dan legislatif," kata Menteri Maman kepada awak media di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (18/2).

Melalui pengesahan regulasi tersebut, pelaku UMKM ikut berhak mengelola tambang. Menteri Maman optimis keterlibatan pelaku UKM tersebut akan mendorong mereka segera naik kelas.

"Jadi saya garis bawahi ini diperuntukkan secara undang-undang untuk usaha kecil dan menengah. Dalam rangka mereka-mereka untuk bisa melakukan akselerasi, percepatan pertumbuhan masuk ke usaha besar," ucapnya.

Lanjutnya, kebijakan pemberian izin konsesi tambang untuk pelaku UMKM merupakan bentuk keadilan pemerintah. Pemerintah ingin agar manfaat pengelolaan SDA turut dirasakan pelaku usaha kecil.

"Dan ini menunjukkan bahwa ada prinsip keadilan yang ingin disampaikan oleh pemerintah dan legislatif bahwa kita ingin membuka narasi keadilan bahwa kesempatan untuk pengelolaan tambang tidak hanya pada usaha besar, tapi usaha menengah dan kecil juga mendapatkan ruang dan kesempatan," beber dia.

Menteri Maman berjanji pemberian konsensi pengelolaan tambang bagi pelaku UMKM diberikan secara selektif. Menurutnya, hanya pelaku UMKM yang berkompetensi yang berhak mengelola tambang.

"Namun tentunya dengan catatan ya, faktor-faktor kompetensi, profesionalisme, terus kualitas dari pengelolaan lapangan, dan itu juga harus dijadikan catatan bagi mereka," tandasnya.

UMKM Hingga Ormas Berhak Kelola Tambang

Sebelumnya, DPR RI  menggelar paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang Minerba (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang (UU) hari ini, Selasa (18/2/2025).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Supratman mengungkapkan, sejumlah poin dalam RUU minerba tersebut. Pertama, adanya perubahan skema dalam pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan. Nantinya akan ada prioritas untuk diberikan izin tambang. 

Menurutnya, ada perubahan skema untuk memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Termasuk, koperasi hingga BUMD.

Poin lainnya, lanjut dia, adalah pemberian konsesi prioritas kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Chelsea vs Leeds United: Lupakan Nestapa Liga Inggris, The Blues ke Final Piala FA

{{caption}}
Menengok Progres Penataan Kampung Kumuh dan Rawan di Jakarta, Rampung Tahun Depan

{{caption}}
Kronologi Kebakaran Maut di Lubang Buaya Jakarta Timur Tewaskan Satu Warga

{{caption}}
Kemenko Pangan Godok Aturan Rantai Pasok Bahan Baku Lokal untuk MBG

{{caption}}
Hasil MotoGP Spanyol 2026: Alex Marquez Juara, Marc Marquez Kandas

{{caption}}
Presiden Prabowo Hadiri Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju

Topik Terkait
{{caption}}
Terobosan Baru: Usaha Menengah Angel Investor Tambang, Wajib Bina UMKM Lokal di Wilayah Konsesi

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mensyaratkan Usaha Menengah Angel Investor Tambang untuk membina UMKM di wilayah konsesi, demi pemerataan ekonomi dan pertumbuhan lokal.

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Pakai Aplikasi Canggih, Begini Strategi Erick Thohir Buat UMKM Bisa Bersaing di Pasar Global

Aplikasi ini merupakan sebuah platform assessment yang dirancang untuk menentukan level kematangan UMKM.

UMKM
{{caption}}
UU MInerba Buka Peluang Ekonomi Lebih Besar dan Ciptakan Persaingan Sehat Industri Tambang

Revisi ini memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi UMKM dan koperasi untuk terlibat dalam industri pertambangan.

UMKM
{{caption}}
Tak Boleh Sembarangan, Ini Syarat UMKM Boleh Kelola Tambang

Setelah melalui verifikasi ketat, UMKM yang memenuhi syarat akan direkomendasikan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan izin.

tambang
{{caption}}
Aturan Sedang Disusun, UKM Bakal Boleh Kelola Lahan Tambang

Maman menyampaikan bahwa narasi besar dari pelibatan UKM dalam mengelola lahan tambang adalah meningkatkan partisipasi UKM.

Izin Kelola Tambang
{{caption}}
Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus Tambang Ilegal Nikel Masempo Dalle di Konawe Utara

Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka terkait aktivitas tambang ilegal nikel Masempo Dalle di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menyusul temuan penambangan tanpa izin yang merugikan negara dan lingkungan.

bareskrim polri
{{caption}}
Sebut Pengusaha Menengah Indonesia Alami Degradasi, Ketum Hipmi: Perlu Insentif dan Afirmasi Pemerintah

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 5,11 persen.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Ketua PP Muhammadiyah Soroti Maraknya Konflik Lahan PSN, Desak Penegak Hukum Bertindak

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa

busyro muqoddas
{{caption}}
Polres Solok Selatan Musnahkan Peralatan PETI, Aksi Tegas Berantas Penambangan Emas Ilegal yang Merusak Lingkungan

Satgas anti illegal mining Polres Solok Selatan bertindak tegas memusnahkan peralatan Penambangan Emas Ilegal (PETI) di lokasi, berkomitmen berantas perusak lingkungan.

illegal mining
{{caption}}
Batas Waktu Lewat! DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan PP Turunan UU Minerba 2025 yang batas waktunya telah lewat, demi kepastian hukum dan kedaulatan bangsa.

antara news
{{caption}}
Fakta! 15 Pelaku Penambangan Emas Ilegal di Pasaman Ditangkap, Termasuk Pemodal

Polres Pasaman berhasil menangkap 15 pelaku penambangan emas ilegal di Batang Air Sibinail, Rao, termasuk seorang pemodal. Operasi ini mengungkap jaringan ilegal yang merusak lingkungan.

hukum pertambangan
{{caption}}
Kemenkum Sulut Gaungkan Pentingnya Kekayaan Intelektual Olahraga untuk Dorong Inovasi Daerah

Kemenkum Sulut menyoroti pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Olahraga sebagai pendorong inovasi dan ekonomi daerah, bertepatan dengan Hari KI Sedunia.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Penguatan Koperasi Jadi Agenda Besar Nasional, Menteri Koperasi dan UKM: Bung Hatta Tersenyum

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Ferry Juliantono, menegaskan penguatan koperasi adalah agenda besar nasional yang merupakan cita-cita pendiri bangsa dan bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan.

ekonomi kerakyatan
{{caption}}
Pemkab Dompu Percepat Pembangunan 17 Gerai Koperasi Desa Merah Putih, Perkuat Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten Dompu mempercepat pembangunan 17 Gerai Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.

agrinas pangan nusantara
{{caption}}
Pemkab Banjar Dorong Penguatan Ekonomi Desa oleh Pemuda Melalui Optimalisasi Karang Taruna

Pemerintah Kabupaten Banjar serius dorong Penguatan Ekonomi Desa oleh Pemuda. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan peran karang taruna dalam menggerakkan usaha produktif dan potensi lokal, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

ekonomi desa
{{caption}}
Kemenkum Bengkulu Gelar Layanan KI Mobile IP Clinic, Dorong Perlindungan Karya Inovatif

Kanwil Kemenkum Bengkulu buka Layanan KI Mobile IP Clinic di Balai Buntar. Ini mendekatkan akses perlindungan KI dan serahkan sertifikat hak cipta pada Hari KI Sedunia 2026.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat Edukasi Masyarakat Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah di Hari KI Sedunia.

ekonomi kreatif