LIVE

UU Minerba Bolehkan UMKM Kelola Tambang, Menteri Maman: Percepat Naik Kelas

Menteri Maman optimis keterlibatan pelaku UKM tersebut akan mendorong mereka segera naik kelas.

uu minerba
Menteri Maman
Menteri Maman (merdeka.com)

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (18/2).

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyambut baik keputusan tersebut.

"Ya, alhamdulillah bagi kami ini sebuah terobosan langkah kebijakan yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk undang-undang antara eksekutif dan legislatif," kata Menteri Maman kepada awak media di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (18/2).

Melalui pengesahan regulasi tersebut, pelaku UMKM ikut berhak mengelola tambang. Menteri Maman optimis keterlibatan pelaku UKM tersebut akan mendorong mereka segera naik kelas.

"Jadi saya garis bawahi ini diperuntukkan secara undang-undang untuk usaha kecil dan menengah. Dalam rangka mereka-mereka untuk bisa melakukan akselerasi, percepatan pertumbuhan masuk ke usaha besar," ucapnya.

Lanjutnya, kebijakan pemberian izin konsesi tambang untuk pelaku UMKM merupakan bentuk keadilan pemerintah. Pemerintah ingin agar manfaat pengelolaan SDA turut dirasakan pelaku usaha kecil.

"Dan ini menunjukkan bahwa ada prinsip keadilan yang ingin disampaikan oleh pemerintah dan legislatif bahwa kita ingin membuka narasi keadilan bahwa kesempatan untuk pengelolaan tambang tidak hanya pada usaha besar, tapi usaha menengah dan kecil juga mendapatkan ruang dan kesempatan," beber dia.

Menteri Maman berjanji pemberian konsensi pengelolaan tambang bagi pelaku UMKM diberikan secara selektif. Menurutnya, hanya pelaku UMKM yang berkompetensi yang berhak mengelola tambang.

"Namun tentunya dengan catatan ya, faktor-faktor kompetensi, profesionalisme, terus kualitas dari pengelolaan lapangan, dan itu juga harus dijadikan catatan bagi mereka," tandasnya.

UMKM Hingga Ormas Berhak Kelola Tambang

Sebelumnya, DPR RI  menggelar paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang Minerba (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang (UU) hari ini, Selasa (18/2/2025).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Supratman mengungkapkan, sejumlah poin dalam RUU minerba tersebut. Pertama, adanya perubahan skema dalam pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan. Nantinya akan ada prioritas untuk diberikan izin tambang. 

Menurutnya, ada perubahan skema untuk memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Termasuk, koperasi hingga BUMD.

Poin lainnya, lanjut dia, adalah pemberian konsesi prioritas kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ingin Tingkatkan Jumlah Konser K-Pop di Indonesia

{{caption}}
Aktivitas Khoirudin Usai Dicopot dari Ketua DPRD DKI

{{caption}}
Prabowo Bakal Kirim WNI Terbaik untuk Ikut Program Kosmonot Rusia

{{caption}}
Warga Inggris Kelahiran di Atas Tahun 2009 Bakal Dilarang Beli Rokok

{{caption}}
Huawei Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro: Desain, Spesifikasi, Harga serta Fitur Lengkapnya

{{caption}}
Momen Anne Hathaway Lancar Ucap Insyaallah Saat Diwawancara, Langsung Viral

Topik Terkait
{{caption}}
Terobosan Baru: Usaha Menengah Angel Investor Tambang, Wajib Bina UMKM Lokal di Wilayah Konsesi

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mensyaratkan Usaha Menengah Angel Investor Tambang untuk membina UMKM di wilayah konsesi, demi pemerataan ekonomi dan pertumbuhan lokal.

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Pakai Aplikasi Canggih, Begini Strategi Erick Thohir Buat UMKM Bisa Bersaing di Pasar Global

Aplikasi ini merupakan sebuah platform assessment yang dirancang untuk menentukan level kematangan UMKM.

UMKM
{{caption}}
UU MInerba Buka Peluang Ekonomi Lebih Besar dan Ciptakan Persaingan Sehat Industri Tambang

Revisi ini memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi UMKM dan koperasi untuk terlibat dalam industri pertambangan.

UMKM
{{caption}}
Tak Boleh Sembarangan, Ini Syarat UMKM Boleh Kelola Tambang

Setelah melalui verifikasi ketat, UMKM yang memenuhi syarat akan direkomendasikan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan izin.

tambang
{{caption}}
Aturan Sedang Disusun, UKM Bakal Boleh Kelola Lahan Tambang

Maman menyampaikan bahwa narasi besar dari pelibatan UKM dalam mengelola lahan tambang adalah meningkatkan partisipasi UKM.

Izin Kelola Tambang
{{caption}}
Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus Tambang Ilegal Nikel Masempo Dalle di Konawe Utara

Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka terkait aktivitas tambang ilegal nikel Masempo Dalle di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menyusul temuan penambangan tanpa izin yang merugikan negara dan lingkungan.

bareskrim polri
{{caption}}
Sebut Pengusaha Menengah Indonesia Alami Degradasi, Ketum Hipmi: Perlu Insentif dan Afirmasi Pemerintah

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 5,11 persen.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Ketua PP Muhammadiyah Soroti Maraknya Konflik Lahan PSN, Desak Penegak Hukum Bertindak

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa

busyro muqoddas
{{caption}}
Polres Solok Selatan Musnahkan Peralatan PETI, Aksi Tegas Berantas Penambangan Emas Ilegal yang Merusak Lingkungan

Satgas anti illegal mining Polres Solok Selatan bertindak tegas memusnahkan peralatan Penambangan Emas Ilegal (PETI) di lokasi, berkomitmen berantas perusak lingkungan.

illegal mining
{{caption}}
Batas Waktu Lewat! DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan PP Turunan UU Minerba 2025 yang batas waktunya telah lewat, demi kepastian hukum dan kedaulatan bangsa.

antara news
{{caption}}
Fakta! 15 Pelaku Penambangan Emas Ilegal di Pasaman Ditangkap, Termasuk Pemodal

Polres Pasaman berhasil menangkap 15 pelaku penambangan emas ilegal di Batang Air Sibinail, Rao, termasuk seorang pemodal. Operasi ini mengungkap jaringan ilegal yang merusak lingkungan.

hukum pertambangan
{{caption}}
Pemkot Makassar Salurkan Bantuan KUR untuk PKL Terdampak Penertiban, Dorong Usaha Berkelanjutan

Pemkot Makassar mendata PKL yang ditertibkan untuk diberikan Bantuan KUR. Skema ini bertujuan memberdayakan pedagang agar usaha mereka berkembang di lokasi yang layak dan berkelanjutan.

bank sulselbar
{{caption}}
Momen Hari Kartini, Pertamina Dorong Ribuan Wirausaha Perempuan Naik Kelas

Mereka merupakan peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan masuk ke dalam tahap pra-kurasi PFpreneur.

berita update
{{caption}}
Kredit Nasional Tumbuh 10,42 Persen, Korporasi Jadi Penopang Utama

Kredit nasional tumbuh 10,42 persen pada kuartal I 2026. Korporasi jadi penopang utama, sementara kredit UMKM masih mengalami kontraksi terbatas.

berita update
{{caption}}
BTN Perkuat Komitmen Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo untuk Kesejahteraan Nasional

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan 3 juta rumah, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional. Program BTN Dukung Program 3

btn
{{caption}}
Desa EKI Situ Cipanten Majalengka Masuki Tahap Inkubasi, OJK Dorong Ekonomi Berbasis Wisata

Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) di kawasan wisata Situ Cipanten, Majalengka, kini memasuki tahap inkubasi, menandakan komitmen OJK Cirebon untuk memperkuat literasi dan akses keuangan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal

akses keuangan
{{caption}}
Gubernur Sulteng: Ajang Olahraga Dorong Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ajang olahraga bukan sekadar hiburan, melainkan pendorong utama pembangunan daerah Sulawesi Tengah, dari ekonomi hingga sosial, dengan dampak berganda bagi masyarakat.

balap liar