LIVE

Aturan Sedang Disusun, UKM Bakal Boleh Kelola Lahan Tambang

Maman menyampaikan bahwa narasi besar dari pelibatan UKM dalam mengelola lahan tambang adalah meningkatkan partisipasi UKM.

izin kelola tambang
Sebagai ormas keagamaan, bisnis tambang Muhammadiyah akan disorot dari segi lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat, menurut pakar energi. Lebih dari itu, apakah mereka punya modal dan keahlian?
Sebagai ormas keagamaan, bisnis tambang Muhammadiyah akan disorot dari segi lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat, menurut pakar energi. Lebih dari itu, apakah mereka punya modal dan keahlian? (© 2025 merdeka.com)

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberi kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tumbuh menjadi usaha besar.

"Kami melihat apabila kami membuka ruang partisipasi kepada usaha-usaha kecil dan menengah, mereka punya kesempatan bisa tumbuh menjadi usaha besar," ujar Maman ketika dijumpai di sela-sela acara Rapimnas PIRA dikutip dari Antara Jakarta, Sabtu (25/1).

Maman menyampaikan bahwa narasi besar dari pelibatan UKM dalam mengelola lahan tambang adalah meningkatkan partisipasi UKM di dalam setiap program pemerintah. Dengan demikian, program-program pemerintah dapat memberi kemanfaatan besar bagi masyarakat.

Meskipun demikian, Maman melihat konteks pelibatan UKM dalam pengelolaan lahan tambang terbatas pada pemberian dukungan, bukan memberi kesempatan bagi UKM untuk mengelola sendiri lahan tambang yang diberikan kepada mereka.

"Kalau yang kami lihat, di sektor-sektor pertambangan, keterlibatan usaha-usaha kecil dan menengah itu misalnya suplai alat-alat berat, makanan, macem-macem,” ucap Maman.

Kontraktor Pertambangan

Selain itu, Maman juga menyoroti kontraktor-kontraktor pertambangan yang banyak berasal dari sektor usaha menengah. Terkait dengan kriteria UKM yang bisa terlibat dalam mengelola tambang, Maman menyampaikan akan disiapkan bersama-sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Faktor kompetensi, semua juga nanti akan kami siapkan," ucap Maman.

Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (23/1), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU Minerba perubahan keempat bersifat kumulatif terbuka sebab Undang-Undang Minerba sudah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan dua pengujian dikabulkan bersyarat oleh MK.

Badan Legislatif DPR RI berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, kemudian pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

{{caption}}
Istri Dicekik Suami Pakai Seprei hingga Tewas

{{caption}}
Aturan Baru, Lahan Pertanian Diperkuat untuk Swasembada Pangan

{{caption}}
Prabowo Puji Kinerja Petugas Haji

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Tetapkan Kriteria UKM Izin Tambang, Buka Peluang Usaha Lebih Luas

Pemerintah melalui KemenkopUKM telah menetapkan kriteria bagi UKM yang ingin mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, membuka kesempatan bagi UKM Izin Tambang untuk berpartisipasi dalam sektor strategis ini.

UKM Izin Tambang
{{caption}}
Terobosan Baru: Usaha Menengah Angel Investor Tambang, Wajib Bina UMKM Lokal di Wilayah Konsesi

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mensyaratkan Usaha Menengah Angel Investor Tambang untuk membina UMKM di wilayah konsesi, demi pemerataan ekonomi dan pertumbuhan lokal.

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Seleksi UKM untuk Kelola Tambang Dikebut, Pedagang Kelontong Tak Termasuk

Pelaku usaha mikro tidak bisa ikut mengurusi tambang. Lantaran adanya prasyarat ambang batas omzet minimum Rp300 juta per tahun.

UMKM
{{caption}}
UU MInerba Buka Peluang Ekonomi Lebih Besar dan Ciptakan Persaingan Sehat Industri Tambang

Revisi ini memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi UMKM dan koperasi untuk terlibat dalam industri pertambangan.

UMKM
{{caption}}
Tak Boleh Sembarangan, Ini Syarat UMKM Boleh Kelola Tambang

Setelah melalui verifikasi ketat, UMKM yang memenuhi syarat akan direkomendasikan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan izin.

tambang
{{caption}}
Bocoran Kapan UMKM Kelola Tambang

Haanya usaha kecil dan menengah yang diizinkan untuk terlibat dalam bisnis tambang.

berita update
{{caption}}
Muhammadiyah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang, Gandeng Ahli hingga Dosen

Muhammadiyah membentuk dua perusahaan dalam pengelolaan tambang. Dua perusahaan itu akan menggandeng sejumlah ahli untuk mengelola tambang.

izin kelola tambang
{{caption}}
Sepak Terjang Bahlil di Tengah Isu Reshuffle

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Megawati: Urusan Tambang Sekarang pada Heboh, Kalau Enggak Ada Beras Terus Piye?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti heboh isu izin kelola tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.

izin kelola tambang
{{caption}}
VIDEO: Perintah Prabowo Ormas Agama Kelola Tambang, Bahlil Geleng-Geleng "Kita Terlambat"

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia blak-blakan, respons Prabowo soal izin tambang untuk ormas keagamaan

bahlil lahadalia
{{caption}}
4 Langkah Muhammadiyah Usai Terima Tawaran Pemerintah Kelola Izin Tambang

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut akan melakukan 4 langkah usai menerima izin mengelola tambang

izin kelola tambang
{{caption}}
Pertamina Hadirkan UMKM Lokal di Bright Store Jakarta Fair, Bisa Dapat Diskon Hingga 60 Persen

Pertamina menghadirkan puluhan produk unggulan dari UMKM binaan Pertamina Group, mulai dari aneka snack/camilan, frozen food, sambal dan beragam minuman.

berita update
{{caption}}
BPS Gresik Kerahkan 1.095 Petugas untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Gresik

BPS Kabupaten Gresik mengerahkan 1.095 petugas lapangan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 Gresik, sebuah pendataan ekonomi terbesar yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

bps gresik
{{caption}}
Di Balik Riuh 5.400 Penonton Final PFL, Ada Syukur Nasabah PNM yang Berjuang Untuk Menopang Keluarga

Bagi Ibu Iin, usaha pempek bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan penopang utama ekonomi keluarga.

pnm
{{caption}}
Pemkab Serang Hadirkan 40 Titik Internet Gratis di 29 Kecamatan, Dukung Program "Serang Bahagia"

Pemkab Serang melalui Diskominfo memasang 40 titik Internet Gratis di 29 kecamatan pada 2026. Inisiatif ini wujud program "Serang Bahagia" untuk tingkatkan akses digital dan ekonomi masyarakat.

akses digital
{{caption}}
Pemkab Badung Jaga Daya Beli Masyarakat Jelang Galungan, Pasar Murah Jadi Solusi Inflasi

Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Galungan melalui pasar murah bersubsidi. Simak upaya Pemkab Badung selengkapnya!

bali
{{caption}}
Sinergi Pemkab Berau dan YKAN: Dorong Pemberdayaan Perempuan Pesisir Berau untuk Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Berau bersama YKAN memperkuat Pemberdayaan Perempuan Pesisir Berau melalui pelatihan dan inovasi produk perikanan, membuka peluang ekonomi baru dan menjaga lingkungan.

berau pesisir