Tak Boleh Sembarangan, Ini Syarat UMKM Boleh Kelola Tambang

Pemerintah melalui KemenkopUKM telah menetapkan kriteria bagi UKM yang ingin mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, membuka kesempatan bagi UKM Izin Tambang untuk berpartisipasi dalam sektor strategis ini.

Pemerintah resmi prioritaskan Koperasi dan UMKM kelola tambang rakyat melalui PP baru, membuka peluang besar bagi ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan. Bagaimana mekanismenya?

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mensyaratkan Usaha Menengah Angel Investor Tambang untuk membina UMKM di wilayah konsesi, demi pemerataan ekonomi dan pertumbuhan lokal.

Pelaku usaha mikro tidak bisa ikut mengurusi tambang. Lantaran adanya prasyarat ambang batas omzet minimum Rp300 juta per tahun.

Revisi ini memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi UMKM dan koperasi untuk terlibat dalam industri pertambangan.

Maman menyampaikan bahwa narasi besar dari pelibatan UKM dalam mengelola lahan tambang adalah meningkatkan partisipasi UKM.

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen penuh dalam mendukung Pengembangan UMKM melalui intensifikasi event seni dan budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyiapkan afirmasi untuk pengembangan desa wisata Banten guna mengintegrasikan kawasan pantai dan desa, menciptakan efek ekonomi besar.

Pemerintah menargetkan Koperasi Desa sebagai sarana utama untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM hingga skala nasional, sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.

Pemerintah Kota Palembang menggandeng 7.588 petugas untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, langkah strategis demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Simak detail persiapannya!

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meluncurkan "Gora Bangsa Kulon Progo" di Festival Pantai Congot, inovasi kolaboratif untuk perkuat pariwisata dan entaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Bank Indonesia terus mengukuhkan Kedaulatan Rupiah di Perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Entikong, melalui program Lentera Batas Negeri 2026 yang menjangkau masyarakat 3T dan mendorong ekonomi lokal.