Tak Boleh Sembarangan, Ini Syarat UMKM Boleh Kelola Tambang

Pemerintah melalui KemenkopUKM telah menetapkan kriteria bagi UKM yang ingin mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, membuka kesempatan bagi UKM Izin Tambang untuk berpartisipasi dalam sektor strategis ini.

Pemerintah resmi prioritaskan Koperasi dan UMKM kelola tambang rakyat melalui PP baru, membuka peluang besar bagi ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan. Bagaimana mekanismenya?

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mensyaratkan Usaha Menengah Angel Investor Tambang untuk membina UMKM di wilayah konsesi, demi pemerataan ekonomi dan pertumbuhan lokal.

Pelaku usaha mikro tidak bisa ikut mengurusi tambang. Lantaran adanya prasyarat ambang batas omzet minimum Rp300 juta per tahun.

Revisi ini memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi UMKM dan koperasi untuk terlibat dalam industri pertambangan.

Maman menyampaikan bahwa narasi besar dari pelibatan UKM dalam mengelola lahan tambang adalah meningkatkan partisipasi UKM.

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan Sensus Ekonomi 2026 adalah instrumen krusial untuk memotret kondisi riil ekonomi, menjadi dasar kebijakan pembangunan.

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menekankan pentingnya Pelestarian Sagu Papua sebagai identitas budaya dan sumber pangan lokal, mendorong pengembangan serta perlindungan sagu di wilayahnya.

Menteri Dalam Negeri menyoroti dampak positif Parade Tenun Belu di Atambua, NTT, yang tak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan pariwisata daerah.

Dinas Pariwisata Maluku berupaya memasukkan Festival Durian Hutumuri ke Kalender Event Nasional, bertujuan memperkuat daya tarik wisata dan mengembangkan potensi lokal.

Kecamatan Srandakan, Bantul, berdayakan UMKM melalui Program Desa Preneur, sukses kembangkan inovasi Mi Lethek Kemasan kering siap saji, menembus pasar nasional hingga mancanegara.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mematangkan model bisnis serta studi kelayakan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendorong perekonomian produktif di tingkat desa dan kelurahan.