Sorot
{{caption}}
Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

{{caption}}
Prabowo Puji Lagu Yalal Wathon: Ini Lebih dari Kopassus

Topik Terkait
{{caption}}
Penurunan ADD Bangka Tengah 2026: Anggaran Desa Terpangkas Rp10 Miliar

Anggaran Dana Desa (ADD) di Bangka Tengah pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp50 miliar menjadi Rp40 miliar, berdampak langsung pada kemampuan desa untuk membiayai program prioritas.

{{caption}}
Pemprov Kaltim Perkuat Ketahanan Fiskal di Tengah Penyusutan APBD 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur fokus memperkuat Ketahanan Fiskal Kaltim menyusul penyusutan APBD 2026, mendorong kemandirian daerah dari ketergantungan Sumber Daya Alam.

{{caption}}
Pemprov Kaltim Revisi APBD 2026, Pendapatan Transfer Pusat Anjlok Rp6,19 Triliun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.

{{caption}}
Fakta Mengejutkan: DPD Nilai Wajar Kepala Daerah Keberatan Atas Pemotongan TKD, Ada Apa?

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar keberatan kepala daerah atas Pemotongan TKD oleh Kemenkeu, mengungkap dampak ganda dan usulan perubahan sistem pemilihan.

{{caption}}
Terang-terangan Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Pemotongan Dana Transfer ke Daerah: Banyak Penyelewengan!

Masih banyak kasus anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah.

{{caption}}
TKD 2026 Dipangkas, Guru Besar UGM Prediksi Pembangunan Infrastruktur & Program Kemiskinan Daerah Terancam

Anggaran alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada APBD tahun 2026 akan mengalami pemangkasan.

TKD
{{caption}}
Sri Mulyani Sindir Pelaku Usaha dan Masyarakat soal Tax Ratio: Mau Penerimaan Pajak Naik, tapi Enggan Bayar

Sri Mulyani bilang kesulitan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak disebabkan pelaku usaha dan masyarakat yang masih malas untuk membayar pajak.

{{caption}}
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.

{{caption}}
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

{{caption}}
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

{{caption}}
Sri Mulyani Sebut Pegawai Pajak dan Bea Cukai Dibenci Sekaligus Dirindukan Rakyat, Ini Alasannya!

Stigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.

{{caption}}
VIDEO: Massa Geram Geruduk & Jarah Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dini Hari

Penjarahan terjadi di kediaman Sri Mulyani, di Bintaro, Tangerang Selatan, pada Minggu dini hari (31/8) pukul 02.00 wib

{{caption}}
VIDEO: Galak DPR Cecar Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran 2025 "Tak Jadi Hemat, Malah Tambah Utang!"

Menurutnya, efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar Rp 306,7 triliun, sesuai Inpres 1/2025.

{{caption}}
VIDEO: Menkeu Srimul Soal Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bentukan Polri "Bukan Sesuatu yang Baru"

Menkeu mengatakan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bukanlah sesuatu yang baru karena mendukung positif demi mendukung APBN tetap sehat.

{{caption}}
VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan Alasan Kuat Investor Sering Kabur saat Ditawarkan Proyek

Menurut Menteri Keuangan, banyak investor sering memilih kabur jika ditawarkan proyek pembangunan

{{caption}}
VIDEO: Pecah Tawa! Prabowo Blak-blakan Perintah Naikkan Gaji Hakim "Yang Pusing Menteri Keuangan"

Prabowo, dalam pidatonya, mengungkapkan bahwa perintah ini telah disampaikan ke jajaran menterinya.

{{caption}}
VIDEO: Depan Hakim Agung, Prabowo Tiba-Tiba Minta Maaf Sampai Geleng-Geleng Cari-Cari Sri Mulyani

Prabowo Subianto mencari-cari keberadaan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat bicara soal kesejahteraan hakim

{{caption}}
Penajam Paser Utara Pastikan Pembayaran Utang Pemkab Penajam Rp215 Miliar ke Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan segera melakukan pembayaran utang Pemkab Penajam sebesar Rp215 miliar kepada pihak ketiga secara bertahap tahun ini. Pembayaran ini menggunakan skema pinjaman daerah.

{{caption}}
Disnaker Lampung Gencarkan Pelatihan Vokasi di 33 Titik untuk Tingkatkan Serapan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

{{caption}}
DPRD Tawarkan Solusi Konkret Atasi Belanja Pegawai Kabupaten Bekasi yang Tinggi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

{{caption}}
Rekonstruksi Jalan Indramayu: Pemkab Alokasikan Rp3,31 Miliar untuk Tingkatkan Konektivitas

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan Rp3,31 miliar untuk proyek rekonstruksi Jalan SP Sudikampiran-Gadingan. Langkah ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan ekonomi lokal, menjamin **rekonstruksi jalan Indramayu** yang berkualitas demi keseja

{{caption}}
BPH Migas Dorong Perluasan Jaringan Gas Bekasi, Warga Hemat dan Praktis

BPH Migas aktif mendorong perluasan sambungan jaringan gas Bekasi untuk rumah tangga. Inisiatif ini menawarkan solusi energi yang lebih hemat, praktis, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Tegaskan Kepala Daerah Wajib Prioritaskan Program Swasembada Pangan Nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.