Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati merespons pernyataan Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang menyebut dirinya sebagai bendahara negara yang pelit dalam memberikan anggaran.

Hal itu disampaikan Mantan Mendag Enggartiasto dalam BNI Investor Daily Summit 2024, di JCC, Jakarta, Selasa (8/10).

Mantan Mendag ini bercerita bahwa dulu ketika menjabat sebagai Mendag sangat sulit mendapatkan anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Enggar pun paham bahwa Sri merupakan sosok yang sangat tegas dan ketat dalam menghitung pengeluaran negara. Jika Menkeu tidak tegas maka APBN bisa jebol.

"Sebagai Bendahara Negara, ketat betul beliau. Beliau lebih memilih tidak disukai termasuk oleh koleganya yaitu saya sendiri, ya agak-agak sulit kepada Ibu Sri Mulyani karena setiap saya minta uang, sebelum saya bicara, beliau sudah menyatakan 'tidak dulu'. Tetapi kita bisa bayangkan kalau Bendahara Negara mengiyakan semua, maka jebol lah APBN ini,” kata Enggar.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa dirinya bukan sosok bendahara negara yang pelit. Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.

"Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa Menteri Keuangan selalu bilang 'tidak dulu', padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik, seluruh permintaan selalu saya dengarkan sehingga kemudian bisa didudukkan. Kalaupun ada ruangan fiskal kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik,” ujar Sri Mulyani.

Tegas dan Ketat Terhadap APBN

TBendahara negara ini menegaskan, sikapnya yang tegas dan ketat terhadap APBN adalah sebagai upaya kehati-hatian dalam menjaga APBN agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

"Jadi, jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No, karena tidak. Kalau saya no, berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, buktinya ada. Jadi, ini masalah selektivitas dan kualitas. Tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible," tegasnya.

Apalagi pada waktu pandemi covid-19, pihaknya berusaha untuk menjaga pengeluaran APBN. Pasalnya pada saat itu APBN menjadi andalan untuk memitigasi dampak pandemi.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan bersinergi dengan Bank Indonesia melakukan komunikasi secara hati-hati, konstruktif dan transparan kepada seluruh pelaku pasar dan masyarakat, termasuk kepada politisi agar pemerintah bisa mendesain dan mengkonstruksikan sebuah usaha yang luar biasa, guna menjaga APBN agar penggunaannya tetap bijak.

"Indonesia termasuk negara yang sedikit sekali negara di dunia ini yang mampu melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi hanya dalam waktu dua tahun, itu tidak terjadi di banyak negara," pungkasnya.