Tolak Permintaan Banggar DPR, Sri Mulyani Mantap Tak Ingin Lagi jadi Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah berharap agar Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Bendahara Negara pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyodorkan nama Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi posisi Menteri Keuangan di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Said mengaku hubungan kerja sama antara Banggar dengan Kementerian Keuangan yang berjalan kondusif selama 9 tahun terakhir dalam mengawal perekonomian negara. Bagi Said, Sri Mulyani bukan hanya sekedar rekan kerja pengawal anggaran negara, tetapi sebagai guru sekaligus sahabat.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan, kami sudah 9 tahun bekerjasama. Bagi kami, ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami," kata Said Abdullah dalam sesi konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9)
Dia pun berharap agar Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Bendahara Negara pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Bahwa Insya Allah semoga kita semua meridhoi, tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin ya rabbal alamin," dia menambahkan.
Respons Sri Mulyani
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani pun segera merespons harapan besar Said Abdullah. Secara halus, Sri Mulyani memberi isyarat belum mau melanjutkan kariernya sebagai Menteri Keuangan untuk 5 tahun mendatang.
"Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya," ujar Sri Mulyani sambil tersenyum.
Meski demikian, Sri Mulyani mengapresiasi kolaborasinya bersama Said Abdullah dan Badan Anggaran dalam mempersiapkan APBN 2025. Dia tak menampikkan ada banyak keinginan dan harapan dalam anggaran negara tahun depan. Namun pihaknya telah berupaya agar APBN bisa berkelanjutan dan tetap sehat di masa yang akan datang.
"Pasti tidak semua keinginan bisa diwadahi dan dipenuhi, namun kita terus berusaha untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada di dalam APBN sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya," ungkap Sri Mulyani.
Dia juga berterimakasih atas hubungan luar biasa konstruktif yang dijalin pemerintah bersama DPR RI selama ini. Sri Mulyani menilai, relasi tersebut mencerminkan prinsip demokrasi melalui pembahasan kebijakan publik seperti APBN secara terbuka, transparan dan akuntabel.
"Terima kasih Pak Said, di ujung saya bekerja sebagai Menteri Keuangan di kabinet ini, selama ini selalu mendapatkan dukungan yang sangat konstruktif dari DPR, terutama Badan Anggaran dan seluruh komisi. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih," pungkas Sri Mulyani.
