Ternyata Ada Syarat Indonesia Harus Akui Israel Jika Ingin Jadi Anggota OECD

Pakar Hubungan Internasional Unpad, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya Indonesia mendorong pengakuan negara Palestina di kancah internasional, sejalan amanat sejarah dan politik luar negeri RI.

Presiden Prabowo Subianto membuka opsi Indonesia untuk mengakui Israel, namun dengan syarat tegas: Israel harus mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Pernyataan Prabowo di KTT PBB ini menarik perhatian.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

Koran Israel sebelumnya melaporkan Indonesia sepakat normalisaasi hubungan dengan Israel sebagai syarat menjadi anggota OECD.

Indonesia, salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sangat mengecam keras agresi Israel di Gaza.

Nahas, tentara yang tewas tersebut sedang dalam perjalanan dari tempat tugasnya ke rumahnya di kota Souaneh.

Israel mulai menguasai kapal-kapal bantuan yang hendak menuju Gaza. Dari total 58 kapal, sebanyak tujuh kapal berhasil ditangkap di dekat Pulau Kreta, Yunani.

Rentetan serangan antisemit di London Utara, resmi disebut sebagai darurat nasional yang mengancam stabilitas Inggris.

Pardo menilai meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina sebagai ancaman serius bagi masa depan Israel.

Sebuah survei di Israel mengungkap tanggapan warga terhadap aksi militer tentara mereka sejak Oktober 2023.

Netanyahu terlibat dalam tiga kasus korupsi yang berbeda, dan saat ini ia telah memasuki fase di mana ia memberikan kesaksian langsung sebagai terdakwa.

Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi I DPR RI mengusulkan Kementerian Luar Negeri membentuk unit khusus untuk memperjelas posisi Diplomasi Indonesia di mata dunia, terutama terkait isu bergabungnya Indonesia ke BRICS yang memicu pertanyaan internasional.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Pemerintah Indonesia serius mendorong penerapan e-Government sebagai strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional, menghadapi dinamika global yang penuh tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.