Komisi I DPR Usul Kemenlu Bentuk Unit Khusus Perjelas Posisi Diplomasi Indonesia di Kancah Global

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyarankan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membentuk sebuah unit khusus. Usulan ini bertujuan untuk menjelaskan secara gamblang posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Langkah ini diharapkan dapat menangkal persepsi negatif dari dunia internasional.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengungkapkan bahwa posisi diplomasi Indonesia kini mulai dipertanyakan oleh sejumlah negara. Pertanyaan tersebut muncul khususnya terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS. Delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda bahkan sempat menanyakan hal ini kepadanya.

Unit khusus yang diusulkan ini akan bertugas menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS murni untuk memperluas peluang ekonomi. Hal ini bukan merupakan bentuk keberpihakan politik atau menjadi satelit negara tertentu, tegas Utut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Utut Adianto menekankan pentingnya unit khusus ini agar Indonesia tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu. Menurutnya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, akan sulit diterima oleh pihak lain. Oleh karena itu, penjelasan lugas mengenai posisi diplomasi Indonesia sangat krusial.

Persepsi dunia internasional terhadap posisi Indonesia saat ini menjadi perhatian utama Komisi I DPR. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, sebuah kelompok negara berkembang utama, menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Unit khusus ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang komprehensif.

Tujuan utama dari unit ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Dengan demikian, Indonesia dapat terus menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak tanpa dicurigai memiliki keberpihakan.

Di sisi lain, Komisi I DPR RI mengapresiasi upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo berhasil membawa komitmen investasi yang signifikan, mencapai sekitar Rp800 triliun. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menarik modal asing.

Selain itu, langkah strategis Indonesia untuk memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal tahun 2025 juga mendapat sorotan positif. Aksesi ke OECD dinilai sebagai upaya penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) di tengah dinamika global. Ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola ekonomi global.

Meskipun demikian, Utut Adianto mengakui adanya keterbatasan akses informasi parlemen terhadap detail diplomasi tingkat tinggi. Ia menyebutkan bahwa parlemen tidak selalu mengetahui secara rinci pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, TB Hasanuddin, mengingatkan pemerintah untuk bersikap ekstra hati-hati dalam menghadapi dinamika global. Ia menyoroti pergeseran karakter perang modern menjadi “perang total” yang melibatkan berbagai dimensi. Dimensi tersebut meliputi politik, ekonomi, militer, hingga informasi.

Hasanuddin menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis di Asia Tenggara, sehingga tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Konsistensi dalam menjalankan politik bebas aktif menjadi kunci utama. Hal ini penting agar Indonesia tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global yang semakin intens.

Penerapan politik bebas aktif secara konsisten akan memastikan Indonesia dapat mempertahankan kemandiriannya. Dengan demikian, Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional maupun global tanpa terpengaruh tekanan eksternal.

Sumber: AntaraNews