OECD

Ekonom Universitas Airlangga menyoroti pentingnya pengawasan berlapis pada Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk mencegahnya menjadi celah tax avoidance dan memastikan kredibilitasnya di mata dunia.

Indonesia berpeluang besar mendapatkan 18 pengecualian tarif AS, sebuah langkah strategis yang akan menstimulus ekonomi dan meningkatkan daya saing ekspor komoditas unggulan di pasar Amerika Serikat.

Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi I DPR RI mengusulkan Kementerian Luar Negeri membentuk unit khusus untuk memperjelas posisi Diplomasi Indonesia di mata dunia, terutama terkait isu bergabungnya Indonesia ke BRICS yang memicu pertanyaan internasional.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Pemerintah Indonesia serius mendorong penerapan e-Government sebagai strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional, menghadapi dinamika global yang penuh tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga delik korupsi baru yang belum tercover dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mendorong revisi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan revisi UU Tipikor menjadi syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat bergabung dengan OECD, sekaligus memperkuat komitmen antikorupsi nasional.

Pengamat hubungan internasional menyoroti urgensi penguatan tata kelola Indonesia demi posisi strategis dalam rantai pasok global. Apa saja langkah krusial yang harus diambil agar Indonesia makin kredibel?

Australia menempatkan Indonesia dalam daftar negara siap aksesi CPTPP, membuka potensi besar bagi perekonomian nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan global.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025.

OECD dibentuk untuk mengelola bantuan Amerika dan Kanada di bawah Marshall Plan.

Pemerintah harus berbenah diri terutama dalam hal tata kelola hukum yang adil dan pemberantasan korupsi.

Pemerintah semakin serius menunjukkan komitmennya dalam upaya transformasi menuju negara maju.

Tidak ada tujuan lain saat berpartisipasi bila menjadi bagian dari komunitas atau kelompok tersebut.

OECD merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk negara-negara barat. Sedangkan BRICS organisasi ekonomi yang dibentuk untuk melawan kekuatan negara barat.

Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya.

OECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.