Temuan OJK: Aplikasi Pinjol Ilegal Gunakan Server Luar Negeri

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menerima 53,08 persen pengaduan kasus keuangan ilegal akibat masyarakat terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal, menunjukkan urgensi literasi keuangan.

Pihaknya menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjol dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor.

Tingginya angka aduan di Jawa Barat kemungkinan besar dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan daerah lain.

Masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan.

Umumnya, modus ini dilakukan oleh pinjaman online (pinjol) ilegal.

Hal ini diungkapkan Satgas PASTI OJK berdasarkan hasil pengalaman di lapangan.

Salah satu ciri pinjaman online ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat.

OJK tak segan-segan akan menegur pelaku pinjol ilegal terkait jika memang ditemukan adanya pelanggaran.

Sejak 2016 hingga Agustus 2023 situs pinjol yang telah di takedown oleh Kominfo sebanyak 14.297 situs produk keuangan ilegal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menjangkau sekitar 3.000 peserta dalam program edukasi Literasi Keuangan, memperkuat pemahaman masyarakat akan pengelolaan finansial yang bijak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk segera menyelesaikan kasus penyimpangan dana nasabah di BNI KCP Aek Nabara, Sumatera Utara, secara transparan dan bertanggung jawab, demi menjaga kepentingan konsumen.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) melakukan perubahan signifikan pada jajaran komisaris dan direksi serta menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp580 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026. Keputusan ini diambil u

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan Kualitas Kredit BTN tetap terjaga baik di tengah kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana banjir di Sumatera.

Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.

Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel melalui platform digital.

Film Aku Harus Mati hadir sebagai tontonan horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga menyuguhkan pesan moral mendalam tentang bahaya gaya hidup hedonis dan jeratan pinjaman online.

Perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana perbankan yang terjadi dalam periode Januari 2023.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan pinjaman daring sebesar 22,16 persen per September 2025.

Kegagalan dalam membayar pinjaman online dapat menimbulkan konsekuensi serius.

Tak hanya itu saja, pinjol ilegal itu mengirimkan gambar porno hasil manipulasi wajah korban kemudian disebar lewat kontak HP.