Tahukah Kamu? 5.957 Koperasi Desa Modern di Jawa Barat Siap Bersaing Global!

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius memperkuat SDM KDKMP untuk mewujudkan Koperasi Desa Modern yang adaptif dan berdaya saing. Simak strategi lengkapnya!

Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara masif memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini diambil untuk mencapai target masuk ke ekosistem ekonomi modern.

Penguatan SDM KDKMP ini merupakan strategi kunci dalam mendorong modernisasi koperasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa.

Yuke Mauliani Septina, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa pengelola yang kompeten sangat penting. Ini akan memastikan setiap tahapan pengembangan koperasi berjalan sukses.

Strategi Peningkatan Kapasitas SDM KDKMP

Yuke Mauliani Septina menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM KDKMP. Penguatan kelembagaan tidak akan berarti tanpa pengelola yang kompeten dan profesional. Oleh karena itu, setiap pengembangan koperasi selalu dibarengi dengan peningkatan SDM.

Fokus peningkatan kapasitas SDM KDKMP mencakup pelatihan manajemen koperasi. Selain itu, ada juga penyusunan model bisnis yang adaptif terhadap perubahan. Pelayanan anggota juga menjadi prioritas utama.

Pelatihan ini ditujukan bagi ribuan koperasi yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Tujuannya adalah agar KDKMP dapat menjadi koperasi desa modern yang sehat dan adaptif.

Hingga Agustus 2025, Pemprov Jabar telah membentuk 5.957 unit KDKMP. Angka ini terdiri dari 5.932 koperasi baru, 23 koperasi hasil pengembangan eksisting, dan dua koperasi hasil revitalisasi.

Tahapan Pengembangan dan Target Koperasi Desa Modern

Pengembangan KDKMP dilakukan melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah pembentukan badan hukum dan kelembagaan pada Juni-Juli 2025. Ini merupakan fondasi awal bagi operasional Koperasi Desa Modern.

Tahap kedua meliputi pendampingan operasional awal dan pelatihan SDM. Tahap ini berlangsung dari Juli-Oktober 2025. Selanjutnya, evaluasi menyeluruh akan dilaksanakan pada November-Desember 2025.

Tahap terakhir adalah penguatan operasional berkelanjutan yang direncanakan pada 2026-2028. Pemprov Jabar menargetkan KDKMP menjadi koperasi desa modern. Koperasi ini diharapkan sehat, adaptif, dan mampu bersaing secara global.

Program KDKMP merupakan bagian dari agenda strategis nasional. Ini bertujuan memperkuat peran koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat. Kolaborasi melibatkan pemerintah daerah, pusat, BUMN, perbankan, dan masyarakat desa.

Dukungan Pembiayaan dan Kolaborasi untuk KDKMP

Pemerintah pusat memberikan dukungan konkret berupa akses pembiayaan. Dukungan ini melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Plafon pinjaman mencapai Rp3 miliar per koperasi dengan bunga enam persen per tahun dan tenor enam tahun.

Skema pembiayaan ini ditujukan khusus bagi koperasi yang dinilai siap secara kelembagaan dan usaha. Selain itu, Pemprov Jabar juga mendorong perluasan skema konsinyasi. Ini mendukung kelancaran operasional KDKMP tanpa beban modal besar di tahap awal.

Monitoring dan evaluasi berjenjang akan dimulai pada November 2025. Ini untuk memastikan program berjalan sesuai arah kebijakan nasional. Dukungan diberikan dalam bentuk pelatihan teknis dan pendampingan usaha.

Sosialisasi partisipatif dan evaluasi berjenjang juga dilakukan. Tujuannya agar KDKMP tumbuh sehat, mandiri, dan profesional. Yuke mengajak masyarakat aktif menjadi anggota koperasi. Kolaborasi semua pihak akan menjadikan koperasi sebagai pilar kesejahteraan.

Sumber: AntaraNews