PNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) panas bumi tahun 2023 mencapai Rp3,1 triliun yang terdiri dari iuran tetap Rp0,04 triliun, royalti Rp0,1 triliun dan pengusahaan panas bumi Rp2,99 triliun.
"Realisasi PNBP panas bumi tahun 2023 sebesar Rp3,1 triliun," ujar Plt Direktur Jenderal (Dirjen) EBTKE, Jisman P. Hutajulu mengatakan dalam konferensi pers capaian sektor ESDM 2023 & Proker 2024, Jakarta, Kamis (19/1).
Ia menyebut untuk realisasi Badan Layanan Umum (BLU) Balai Besar Survei dan Pengujian (BBSP) KEBTKE tahun 2023 sebesar Rp88 miliar.
Jumlah tersebut di antaranya berasal dari kegiatan infrastruktur EBT, penggunaan laboratorium pengujian teknis, penerbitan sertifikasi teknis dan konversi penunjang motor listrik.
"Untuk realisasi PNBP BLU BBSP, mencapai Rp88 miliar," imbuhnya.
Sehingga PNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun. Dengan harapan bisa menembuh lebih dari target. "Kita berharap lebih besar daripada target 2024," katanya.
Di sisi lain, untuk realisasi investasi subsektor EBTKE di 2023 mencapai USD1.484 miliar. Adapun rinciannya yakni, investasi bidang panas bumi USD0,61 miliar, aneka EBT USD0,62 miliar, bionergi USD0,22 miliar dan konservasi energi USD0,03 miliar.
"Realisasi di 2023 USD1.484 miliar," terangnya.
Jisman menjelaskan untuk mendorong peningkatan investasi di subsektor EBTKE pihaknya melakukan berbagai upaya strategis di antaranya mendukung fasilitas dan diskusi peningkatan investasi dengan pemangku kepentingan dari pihak pemberi dana seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT penjaminan infrastruktur Indonesia dan lain-lainnya.
"Kemudian bekerja sama dengan Mitra kerjasama asing untuk memfasilitasi pendanaan dan peningkatan bankability proyek-proyek EBTKE," jelasnya.
Selanjutnya penyelenggaraan dan partisipasi pada forum-forum internasional seperti World Hydropower Congress (WHC), Internasional Indonesia Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE), Indo EBTKE Conec, IPOC dan sebagainya.
"Sehingga target kita di 2024 itu USD2,617 miliar," tutupnya.
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya
Menurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
Penyaluran KPR sektor informal menjadi fokus perseroan.
Baca Selengkapnya
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Selisih dari alokasi dengan realisasi THR belum mencapai 100 persen, karena ada wilayah tertentu yang pengajuan THR-nya tidak di hari lebaran.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi