Realisasi APBD Kalsel Januari 2026 Capai 3,45 Persen, Lampaui Tahun Sebelumnya

Realisasi APBD Kalsel Januari 2026 mencapai 3,45 persen atau Rp342 miliar, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya dan sinyal positif percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Januari 2026 mencapai 3,45 persen. Angka ini setara dengan Rp342 miliar dari total anggaran setahun senilai Rp9,9 triliun. Capaian ini menunjukkan progres awal yang positif dalam pelaksanaan program pembangunan di Kalsel.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Irwan Yunizar, menyampaikan informasi ini di Banjarbaru. Realisasi ini berasal dari 158 program, 1.191 kegiatan, serta 3.555 subkegiatan yang sedang berjalan. Peningkatan ini menjadi indikasi positif terhadap percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Realisasi fisik pembangunan juga menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai 5,08 persen pada periode yang sama. Angka ini jauh melampaui capaian Januari 2025, yang hanya 2,68 persen untuk fisik dan 1,02 persen untuk keuangan. Kondisi ini menandakan aktivitas pembangunan sudah mulai berjalan lebih baik.

Peningkatan Realisasi APBD Kalsel dan Faktor Pendorong

Peningkatan realisasi APBD Kalsel pada Januari 2026 menjadi sorotan utama dalam evaluasi pembangunan daerah. Capaian keuangan 3,45 persen dan fisik 5,08 persen menunjukkan percepatan yang menggembirakan. Hal ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana realisasi keuangan hanya 1,02 persen.

Menurut Irwan Yunizar, peningkatan ini tidak lepas dari penguatan pengawasan dan arahan pimpinan daerah. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan serapan anggaran sejak awal tahun. Kondisi ini menunjukkan aktivitas pembangunan sudah mulai berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, Bappeda Kalsel tetap menekankan pentingnya antisipasi terhadap berbagai risiko. Langkah ini krusial agar pelaksanaan kegiatan tidak terkonsentrasi di akhir tahun anggaran. Evaluasi dini menjadi kunci untuk menjaga momentum positif ini.

Tantangan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan hingga Januari 2026 masih berada pada tahap awal pelaksanaan dan tergolong wajar. Namun, Bappeda mencatat adanya beberapa perangkat daerah. Selain itu, ada subkegiatan yang belum mencatatkan realisasi atau masih nol persen.

Evaluasi yang disampaikan mencakup capaian pelaksanaan pembangunan hingga Januari 2026, meskipun secara administratif telah memasuki bulan berikutnya. Hal tersebut dilakukan guna memastikan proses pengendalian pembangunan tetap berjalan secara terukur sejak awal tahun. Evaluasi ini menjadi bagian penting melihat progres pelaksanaan.

"Evaluasi ini menjadi bagian penting untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan sejak Januari 2026," ujar Irwan. Ia menambahkan, "sekaligus sebagai langkah pengendalian agar pelaksanaan program tidak menumpuk pada semester kedua." Ini menunjukkan komitmen untuk manajemen anggaran yang lebih baik.

Inovasi Teknologi untuk Efektivitas Pemantauan APBD Kalsel

Selain evaluasi rutin, Bappeda Kalsel juga menyosialisasikan penggunaan fitur terbaru pada aplikasi SIPD e-Dalev. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi.

Irwan menerangkan, sistem tersebut memungkinkan proses pemantauan rencana aksi perangkat daerah dilakukan secara lebih terintegrasi. Data kegiatan akan secara otomatis ditarik dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Dengan demikian, perangkat daerah tidak lagi melakukan penginputan secara manual.

"Melalui aplikasi ini, perangkat daerah cukup mengisi target dan realisasi setiap bulan," jelas Irwan. Ia melanjutkan, "Pimpinan daerah dapat langsung memantau progres pelaksanaan paket kegiatan secara real time, sehingga pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif dan akurat." Ini adalah langkah maju dalam transparansi.

Sumber: AntaraNews