Pusat Grosir Sepi, Pemerintah Perketat Penjualan Barang Impor Secara Online

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji ulang regulasi e-commerce untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan produk impor berharga murah, memastikan Regulasi E-commerce UMKM berpihak pada produk domestik.

Pemerintah diharapkan membatasi penjualan produk murah di platform online, karena hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang kecil.

Menurut Mendag Zulkifli, tim tersebut bekerja sama dengan lembaga terpercaya, yang melakukan penyelidikan secara diam-diam.

Mendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.

Mendag menyebut saat ini marak warga negara asing yang berdagang di mal, pusat perbelanjaan atau pusat grosir besar.

Teten menyebut bahwa pihaknya menemukan ada pengguna atau akun yang menjual pakaian bekas di Instagram.

Jangan sampai, kata Zulkifli, produk impor membanjiri pedagang di Indonesia.

Dalam kunjungan ke Pasar Johar kali ini, Mendag Zulkifli Hasan berkeliling ke kios-kios pedagang untuk berdialog.

Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa produk-produk yang dapat diproduksi dalam negeri sebaiknya tidak perlu diimpor.

Pemerintah telah mengatur produk cross border yang masuk ke Indonesia lewat e-commerce.

Selama ini, izin platform TikTok di Indonesia hanya aplikasi media sosial, bukan e-commerce

TikTok Shop bak predator harga yang secara lambat laun akan mendominasi harga, mematikan pasar ritel, dan berdampak monopoli pasar.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengganti seluruh ompreng MBG jika terbukti mengandung minyak babi, memicu pertanyaan besar tentang pengadaan produk impor ini.

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk menghadapi ketidakpastian.

Kegiatan ini menjadi simbol solidaritas dan aksi nyata kolaborasi antara figur publik digital dan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

ShopeePay hadirkan transfer gratis ke bank dan e-wallet tanpa biaya admin dan tanpa minimum transaksi, bikin transaksi lebih praktis dan hemat.

Berkat kampanye tersebut, peningkatan jumlah pesanan dan nilai transaksi masing-masing produk sebesar 175 persen dan 212 persen.

Secara global, sistem dispensing berbasis IoT mulai diadopsi untuk meningkatkan visibilitas penggunaan.

Perkembangan industri juga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi global dan domestik serta perubahan perilaku konsumen.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A