LIVE

Setelah TikTok Shop, Pemerintah Kini Tegur Instagram yang Jual Baju Bekas

Teten menyebut bahwa pihaknya menemukan ada pengguna atau akun yang menjual pakaian bekas di Instagram.

timeline instagram
Setelah TikTok Shop, Pemerintah Kini Tegur Instagram yang Jual Baju Bekas
Setelah TikTok Shop, Pemerintah Kini Tegur Instagram yang Jual Baju Bekas (merdeka.com)

Teten menegaskan bahwa platform media sosial juga harus bertanggung jawab untuk mengendalikan adanya penyimpangan aktivitas ilegal di platform mereka.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pembukaan Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Teten ingin lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri. (Arief/Liputan6.com)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pembukaan Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Teten ingin lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri. (Arief/Liputan6.com) © 2023 fimela

Setelah TikTok Shop, Pemerintah Kini Tegur Instagram yang Jual Baju Bekas

Setelah TikTok Shop, Pemerintah Kini Tegur Instagram yang Jual Baju Bekas

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta pihak Instagram untuk memberantas penjualan pakaian atau baju bekas impor ilegal atau biasa disebut thrifting di platform tersebut.

Teten menyebut bahwa pihaknya menemukan ada pengguna atau akun yang menjual pakaian bekas di Instagram, padahal hal tersebut merupakan aktivitas ilegal dan dilarang oleh negara.

"Kami menemukan ada akun (Instagram) di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itukan ilegal. Kita minta Instagram untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal ngga boleh," kata Teten di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (25/10).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, mengatakan para seller atau pedagang yang semula berjualan di TikTok Shop bisa beralih ke channel lain.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, mengatakan para seller atau pedagang yang semula berjualan di TikTok Shop bisa beralih ke channel lain. © 2023 liputan6

Teten menegaskan bahwa platform media sosial juga harus bertanggung jawab untuk mengendalikan adanya penyimpangan aktivitas ilegal di platform mereka.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku industri tanaman hias untuk membentuk ekosistem yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan volume dan nilai penjualan baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku industri tanaman hias untuk membentuk ekosistem yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan volume dan nilai penjualan baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. © 2023 liputan6

Kendati begitu, pihak Instagram menyatakan aktivitas itu bukan menjadi tanggung jawab dan kewajiban hingga tidak terlibat.

Drs. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, di acara Floriculture Indonesia International Expo 2023 (Dok. Liputan6.com/ Winda Syifa Sahira)
Drs. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, di acara Floriculture Indonesia International Expo 2023 (Dok. Liputan6.com/ Winda Syifa Sahira) © 2023 liputan6

"Tapi Instagram merasa mereka tidak harus punya tanggung jawab itu. Ya karena itu bukan Instagramnya. Mereka mengatakan hanya sebagai platform. Nah ini saya sih nggak bisa lagi begitu," terang dia.

"Jadi kita ingin mereka punya komitmen itu dan perkembangan pengaturam platform di dunia sudah begitu. Platform itu harus bertanggung jawab terhadap konten yang ada di dalam platform. Saya kira mereka harus milai menerapkan etik, merek platform global mengatur dirinya sendiri," kata Teten.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, mengakui bahwa UMKM di dalam negeri masih jauh dari kata canggih. Pasalnya, skala produksi UMKM masih menggunakan alat-alat yang sederhana, bisnis modelnya juga sederhana.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, mengakui bahwa UMKM di dalam negeri masih jauh dari kata canggih. Pasalnya, skala produksi UMKM masih menggunakan alat-alat yang sederhana, bisnis modelnya juga sederhana. © 2023 liputan6
Pemerintah Indonesia akhirnya melarang aplikasi social commerce melakukan aktivitas perdagangan online. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak membolehkan media sosial menjadi toko online.

Aturan ini diterbitkan seiring munculnya keresahan di masyarakat terkait sepinya pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Tanah Abang dan pusat grosir. Harga barang kelewat murah yang ternyata merupakan barang impor dari China menjadi penyebabnya. Banyak produsen lokal tak mampu bersaing.
TikTok Shop Ditutup
TikTok Shop Ditutup © 2023 maverick

TikTok Shop menjadi aplikasi yang terdampak. Aturan yang merupakan revisi Permendag 50 Tahun 2020 itu menegaskan media sosial tidak boleh menjadi toko online yang menerima pembayaran.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, dalam aturan yang baru, social commerce seperti TikTok Shop hanya boleh dimanfaatkan untuk promosi.

"Jadi artinya ini diatur kan, ada media sosial, kalau mau social commerce silahkan, tapi social commerce itu dia hanya untuk promosi dan iklan, kalau berjualan e-commerce atau online ya. Jadi tinggal milih aja, pelaku usaha atau yang belanja," ujar Zulkifli akhir September lalu.

Mendag menegaskan, media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri. Seperti TV, media sosial boleh beriklan, promosi, tapi tidak boleh jadi toko yang juga melayani transaksi. Sebelum aturan itu muncul, TikTok Shop menjadi sorotan sejumlah pihak. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, selama ini barang impor dengan mudah membanjiri pasar lokal dan mendominasi karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan produk dalam negeri. Tak hanya UMKM yang tergerus. Produk industri manufaktur, seperti garmen, kosmetik, sepatu olahraga, hingga farmasi kalah bersaing.

Teten menambahkan, pelaku UMKM yang berdagang di TikTok Shop mayoritas hanyalah pengecer (reseller) dari barang yang diproduksi dari China. Jumlahnya mencapai hingga 80 persen.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ingin Tingkatkan Jumlah Konser K-Pop di Indonesia

{{caption}}
Aktivitas Khoirudin Usai Dicopot dari Ketua DPRD DKI

{{caption}}
Prabowo Bakal Kirim WNI Terbaik untuk Ikut Program Kosmonot Rusia

{{caption}}
Warga Inggris Kelahiran di Atas Tahun 2009 Bakal Dilarang Beli Rokok

{{caption}}
Huawei Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro: Desain, Spesifikasi, Harga serta Fitur Lengkapnya

{{caption}}
Momen Anne Hathaway Lancar Ucap Insyaallah Saat Diwawancara, Langsung Viral

Topik Terkait
{{caption}}
TikTok Harus Penuhi Syarat Ini Jika Mau Buka TikTok Shop Lagi di Indonesia

Menkop Teten dijadwalkan bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew.

tiktok
{{caption}}
Menteri Teten Minta IG Take Down Akun Penjual Baju Bekas Impor Ilegal: Itu Tindak Pidana!

Teten menyebut, penjualan baju impor bekas ilegal termasuk kegiatan penyelundupan.

Media Sosial
{{caption}}
Siasat Pedagang Jualan di TikTok Meski sudah Dilarang Pemerintah

Menurut pantauan merdeka.com, para pedagang masih berjualan melalui fitur live TikTok.

tiktok
{{caption}}
Kasus TikTok Shop, Memahami Pelarangan Media Sosial Merangkap Toko Online

Selama ini, izin platform TikTok di Indonesia hanya aplikasi media sosial, bukan e-commerce

tiktok
{{caption}}
Ternyata, Begini Dampaknya Jika Media Sosial Tak Dipisah dengan E-Commerce

Jika tidak diatur, berpotensi menghadirkan persaingan dagang yang tidak sehat.

Social Commerce
{{caption}}
Terungkap, Empat Alasan TikTok Shop Dilarang Pemerintah

Ironisnya, monopoli alur ini dijalankan tanpa disadari oleh pengguna.

tiktok shop
{{caption}}
Omzset Sempat Turun 30 Persen, Pengusaha UMKM Senang TikTok Shop Diatur Pemerintah

Arie bercerita selama ini keberadaan Tiktok Shop telah menganggu usahanya. Sebab, selama lima tahun dia berjualan di daring dan berbagai platform e-commerce.

tiktok
{{caption}}
Pemerintah Bantah Ada Peran E-Commerce Dibalik Penutupan TikTok Shop

Penerbitan Permendag 31 tersebut juga akan menyasar aktivitas perdagangan oleh penyelenggara e-commerce lainnya.

tiktok shop
{{caption}}
Tak Mau Ikut Aturan Pemerintah, Menteri Bahlil Ancam Cabut Izin TikTok di Indonesia

Bahlil menegasakan TikTok sebenarnya hanya media sosial saja buka media untuk tempat orang berjualan.

tiktok shop
{{caption}}
Influencer Diminta Dukung Pemerintah Soal Larangan TikTok Shop

Pemerintah resmi melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.

tiktok shop
{{caption}}
Ini Alasan Pemerintah Keukeuh Tak Mau Ada Social Commerce di Indonesia

Pemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli online.

tiktok
{{caption}}
Pemerintah Tak Perlu Persetujuan TikTok Soal Larangan Transaksi Jual Beli Online

Pemerintah telah melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.

tiktok
{{caption}}
Cara Menggabungkan Foto di Android, Mudah Dipraktikkan

Cara menggabungkan foto bisa dilakukan dengan berbagai aplikasi edit foto.

foto instagram
{{caption}}
Polda Aceh Selidiki Video Asusila Viral di TikTok, Libatkan Anak di Bawah Umur

Polda Aceh bergerak cepat menyelidiki kasus video asusila viral di platform TikTok yang menimbulkan keresahan publik. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan anak di bawah umur sebagai saksi, dengan pendampingan khusus.

banda aceh
{{caption}}
TikTok Batasi Akses Pengguna di Bawah 16 Tahun

Perusahaan juga menyatakan komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia di halaman Pusat Dukungan mengenai Panduan Usia Pengguna di Indonesia.

berita update
{{caption}}
Kepatuhan PSE PP Tunas: Komdigi Beri Waktu Tiga Bulan, Google Kena Teguran

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.

google
{{caption}}
Menkomdigi Panggil Meta dan Google, Tegaskan Pelindungan Anak di Platform Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil Meta dan Google atas ketidakpatuhan terhadap PP Tunas, menegaskan pentingnya Pelindungan Anak di Platform Digital dan penerapan sanksi administratif yang berlaku.

google
{{caption}}
TikTok Tegaskan Komitmen Patuhi PP Tunas, Perkuat Perlindungan Anak di Platform Digital

Platform digital TikTok menyatakan komitmen penuh untuk mematuhi PP Tunas, regulasi terbaru terkait perlindungan anak di platform digital, sekaligus mengungkap berbagai upaya proaktif yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan pengguna muda.

aturan internet
{{caption}}
KBRI Kuala Lumpur Laporkan Akun Palsu TikTok, Waspada Penipuan Data Pribadi

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (KBRI KL) melaporkan akun palsu TikTok yang mengatasnamakan KBRI KL, meminta masyarakat waspada terhadap penipuan data pribadi dan selalu verifikasi informasi resmi.

akun palsu