Setelah TikTok Shop, Pemerintah Kini Tegur Instagram yang Jual Baju Bekas

Pemerintah Indonesia akhirnya melarang aplikasi social commerce melakukan aktivitas perdagangan online. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak membolehkan media sosial menjadi toko online.

Aturan ini diterbitkan seiring munculnya keresahan di masyarakat terkait sepinya pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Tanah Abang dan pusat grosir. Harga barang kelewat murah yang ternyata merupakan barang impor dari China menjadi penyebabnya. Banyak produsen lokal tak mampu bersaing.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, dalam aturan yang baru, social commerce seperti TikTok Shop hanya boleh dimanfaatkan untuk promosi.

"Jadi artinya ini diatur kan, ada media sosial, kalau mau social commerce silahkan, tapi social commerce itu dia hanya untuk promosi dan iklan, kalau berjualan e-commerce atau online ya. Jadi tinggal milih aja, pelaku usaha atau yang belanja," ujar Zulkifli akhir September lalu.

Mendag menegaskan, media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri. Seperti TV, media sosial boleh beriklan, promosi, tapi tidak boleh jadi toko yang juga melayani transaksi.

Sebelum aturan itu muncul, TikTok Shop menjadi sorotan sejumlah pihak. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, selama ini barang impor dengan mudah membanjiri pasar lokal dan mendominasi karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan produk dalam negeri. Tak hanya UMKM yang tergerus. Produk industri manufaktur, seperti garmen, kosmetik, sepatu olahraga, hingga farmasi kalah bersaing.

Teten menambahkan, pelaku UMKM yang berdagang di TikTok Shop mayoritas hanyalah pengecer (reseller) dari barang yang diproduksi dari China. Jumlahnya mencapai hingga 80 persen.