Temuan Mendag: Tanah Abang dan Mangga Dua Banyak Produk Impor Ilegal, Penjualnya Warga Asing

Zulhas menilai, dengan memberantas produk impor ilegal maka sejumlah manfaat positif akan dirasakan Indonesia.

Zulkifli Hasan menganggap barang impor ilegal seperti kuman yang selalu muncul.

Ada selisih sebesar USD2,94 miliar atau sekitar Rp43 triliun ini menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat oleh BPS.

Menurut Mendag Zulkifli, tim tersebut bekerja sama dengan lembaga terpercaya, yang melakukan penyelidikan secara diam-diam.

Mendag menyebut saat ini marak warga negara asing yang berdagang di mal, pusat perbelanjaan atau pusat grosir besar.

Namun demikian, dia belum menemukan bagaimana barang-barang impor ilegal ini bisa masuk ke Tanah Air.

Penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengungkap kasus senilai total Rp40 M.

Satgas akan segera mengeksekusi data impor ilegal yang sudah dikantongi pemerintah.

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini terdiri dari 11 instansi terkait yang akan mengawasi 7 komoditas barang impor.

Mendag mengaku sudah mengantongi titik-titik peredaran barang ilegal di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.

Pendirian satgas ini dilakukan setelah Mendag mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Kapolri pada Selasa (16/7) kemarin.

Banjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.

Tom Lembong membeberkan kejanggalan dalam perkara impotasi gula tersebut.

Ke depannya, tanggung jawab produksi garam industri akan dialihkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.

Mendag menyampaikan bahwa situasi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut memberatkan para pedagang dan petani.

Trade Expo mampu menggapai kemajuan signifikan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Zulkifli Hasan menyampaikan harapan di masih bisa memiliki kesempatan pidato terakhir di depan Joko Widodo sebagai presiden sebelum purna tugas.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengganti seluruh ompreng MBG jika terbukti mengandung minyak babi, memicu pertanyaan besar tentang pengadaan produk impor ini.

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk menghadapi ketidakpastian.

Kegiatan ini menjadi simbol solidaritas dan aksi nyata kolaborasi antara figur publik digital dan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.