Perusahaan Tambang Diminta Adopsi Standar Internasional demi Lingkungan Berkelanjutan

Mencegah bencana lingkungan, perusahaan tambang didorong untuk melakukan adopsi standar internasional tambang yang lebih ketat, menawarkan insentif menarik bagi pelaku industri.

Perusahaan tambang di Indonesia diminta untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih tinggi. Langkah ini bertujuan mencegah dampak lingkungan serius, seperti bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.

Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia (SII), Jalal, menekankan bahwa meskipun pemerintah telah memiliki aturan tata kelola, standar internasional menawarkan pedoman yang lebih baik. Implementasi standar ini dapat menjadi insentif bagi perusahaan yang produknya mensyaratkan tata kelola ketat.

Selain itu, adopsi standar internasional juga berpotensi membuka akses pendanaan dari perbankan atau investor dengan biaya modal yang lebih murah. Hal ini disampaikan Jalal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, sebagai daya tarik bagi perusahaan.

Pentingnya Standar Internasional dalam Tata Kelola Tambang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan standardisasi tata kelola sektor pertambangan. Namun, standar internasional dinilai memiliki kriteria yang lebih tinggi dan komprehensif. Adopsi standar ini diharapkan dapat meningkatkan praktik pengelolaan tambang yang lebih bertanggung jawab.

Bagi perusahaan, menerapkan standar internasional bisa menjadi daya tarik signifikan. Pembeli produk yang mensyaratkan tata kelola ketat akan lebih tertarik, begitu pula investor dan perbankan yang dapat menawarkan cost of capital lebih murah. Insentif ini dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada praktik berkelanjutan.

Meskipun demikian, tidak semua perusahaan tambang merasa perlu mengadopsi standar internasional. Beberapa perusahaan mungkin tidak memiliki pembeli atau kreditor yang memberikan syarat tata kelola ketat. Akibatnya, mereka cenderung enggan mengikuti standar yang lebih rumit.

Jalal menegaskan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam situasi ini. Pemerintah perlu secara aktif meminta perusahaan untuk menegakkan aturan. Salah satu caranya adalah melalui dorongan kuat untuk adopsi standar internasional yang lebih tinggi dan mengikat.

Berbagai Standar Global dan Implementasinya di Indonesia

Saat ini, sektor tambang di Indonesia menggunakan beberapa standar yang berlaku. Salah satunya adalah standar dari Mining and Metallurgy Society of Indonesia (MMSGI). Selain itu, ISO 14001, standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan, juga banyak diadopsi untuk memastikan pengelolaan dampak operasional yang bertanggung jawab.

Dua kerangka global penting lainnya adalah TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dan IFRS Sustainability Standards. Keduanya berfokus pada transparansi pelaporan risiko dampak lingkungan dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Standar ini membantu investor dan pemangku kepentingan menilai kinerja keberlanjutan.

Di antara standar praktik pertambangan global, The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) menonjol. IRMA merupakan lembaga audit independen yang menetapkan standar tertinggi dalam praktik pertambangan, baik dari aspek sosial maupun lingkungan. Standar ini mencakup berbagai aspek operasional tambang.

Implementasi standar IRMA sudah mulai terlihat di Indonesia, khususnya pada industri nikel. Harita Nickel, yang beroperasi di Pulau Obi, menjadi perusahaan pertama yang mengajukan diri untuk diaudit IRMA. Langkah ini kemudian diikuti oleh Vale Indonesia, yang beroperasi di Sorowako, menunjukkan komitmen terhadap praktik pertambangan bertanggung jawab.

Mendorong Implementasi Standar untuk Lingkungan Berkelanjutan

Adopsi standar internasional oleh perusahaan tambang di Indonesia saat ini belum menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum. Namun, pengalaman dari bencana di Sumatera yang masih dalam proses audit pemerintah memberikan pelajaran penting. Kejadian ini menyoroti urgensi tata kelola tambang yang lebih baik.

Jalal menyatakan bahwa implementasi standar internasional dapat menjadi salah satu cara efektif untuk memastikan operasional tambang dikelola dengan ketat. Ini mencakup perhatian pada aspek lingkungan, sosial, dan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko bencana di masa depan.

Oleh karena itu, awal tahun 2026 ini dapat menjadi momentum penting bagi publik. Masyarakat diharapkan ikut serta mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik dan berkelanjutan. Dukungan publik sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan positif.

Pemerintah juga memiliki peran sentral dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung adopsi standar ini. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan praktik pertambangan di Indonesia dapat mencapai tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi, melindungi lingkungan dan masyarakat.

Sumber: AntaraNews