Tata Kelola Tambang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan rapat koordinasi teknis nasional (Rakorteknas) untuk mempercepat legalisasi pertambangan mineral logam, mengatasi maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Ketimpangan Pajak Tambang Banten, di mana pendapatan daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) jauh lebih kecil dibanding biaya perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah Provinsi NTB sangat berhati-hati dalam menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi menjaga kelestarian lingkungan, keselamatan warga, dan keberlanjutan wilayah pertambangan.

Mencegah bencana lingkungan, perusahaan tambang didorong untuk melakukan adopsi standar internasional tambang yang lebih ketat, menawarkan insentif menarik bagi pelaku industri.

Satuan Tugas (Satgas) Timah di Bangka Belitung mendesak penerapan izin tambang digital untuk memberantas pungutan liar (pungli), meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas tata kelola penambangan timah. Langkah ini diharapkan membawa perbaikan menyeluru

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen perkuat legalitas tambang rakyat dengan Raperda IPR, janji kepastian hukum bagi penambang. Apa dampaknya bagi masa depan pertambangan di Babel?

Ombudsman RI Perwakilan Banten mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan Distribusi Galian C, guna menekan praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang semakin merajalela.

Pakar energi dan komunikasi publik menilai kritik terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang ditujukan kepada Menteri Bahlil Lahadalia tidak tepat. Mengapa demikian?

PT Timah mengambil langkah tegas memperketat kerja sama dengan mitra untuk mencegah penggelapan hasil produksi dan memberantas penambangan ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah. Apa saja aturannya?