Penghapusan Mandatory Spending adalah Pengkhianatan Terhadap Konstitusi

IDI mengajukan judicial review UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi.

PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

UU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.

Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.

Dalam UU Kesehatan terbaru ini, anggaran wajib untuk sektor kesehatan atau spending mandatory dihapus.

Menurut Budi, UU Kesehatan bisa menyederhanakan proses penerbitan surat tanda resgistrasi (STR).

Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Petisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.

RUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.

Selain fasilitas kesehatan, penghargaan juga diberikan kepada kantor BPJS Kesehatan tingkat wilayah dan cabang yang mendorong transformasi digital layanan JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyambut baik kedatangan delegasi dari Afrika untuk mempelajari secara langsung penyelenggaraan Program JKN.

Keberhasilan Program JKN tidak akan terwujud tanpa komitmen rumah sakit yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Selain pelayanan yang didapatkan, Nur juga turut mengapreasiasi transformasi digital dari BPJS Kesehatan yaitu Aplikasi Mobile JKN yang banyak membantu.

Pemerintah Kota Palembang ini dapat memantik semangat pemerintah daerah lainnya untuk ikut mewujudkan UHC sebagai perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya.

Diabetes melitus termasuk dalam kategori penyakit berbiaya katastropik, yaitu penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang.

Kemendikdasmen terus memperkuat kompetensi guru vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan berdaya saing global.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan menyasar daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih minim.

Pertamina menghadirkan serangkaian aktivitas menarik di booth yang ada di GIIAS 2025.

Mewakili pemerintah, Mendagri menegaskan bahwa pengesahan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum serta penataan wilayah administrasi.

Aplikasi LENSA-PRO dikembangkan sebagai solusi digital untuk mendukung pengelolaan proyek konstruksi secara lebih disiplin, terintegrasi, dan sistematis.

BRI mendorong KUR sebagai solusi strategis bagi pelaku UMKM dalam memperkuat kapasitas usahanya, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.