Penelusuran Ketua OJK: SLIK Bukan Alasan Utama Pengajuan KPR Subsidi Ditolak

Kesimpulan itu didapat setelah OJK mengecek data 103.261 permohonan kredit oleh calon debitur perumahan kepada bank penyalur.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkap bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan jadi alasan utama debitur tak bisa mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk KPR subsidi.  

Kesimpulan itu didapat setelah OJK mengecek data 103.261 permohonan kredit oleh calon debitur perumahan kepada bank penyalur. 

"Hasilnya adalah yang dari klarifikasi oleh BP Tapera juga dari beberapa bank lainnya, bahwa 42,9 persen dari yang tidak disetujui yang merupakan jumlah terbesar dari kelompok ini, terjadi diakibatkan karena ketidaklengkapan dalam proses pengajuan untuk FLPP itu. Sehingga juga tidak masuk ke dalam bagian yang bisa diberikan," bebernya, Jumat (7/11).

Kemudian, sebagian besar lainnya adalah mereka yang tidak masuk dalam kriteria penerima FLPP. Sedangkan yang tidak disetujui akibat SLIK, Mahendra bilang jumlahnya sangat kecil. 

"Itu menunjukan bahwa SLIK bukan menjadi satu-satunya acuan dalam pemberian kelayakan dari calon debitur. Bahkan, sebagian besarnya karena tidak melengkapi permohonan dengan persyaratan dokumen yang diperlukan, maupun tidak masuk dalam kriteria FLPP," ungkapnya. 

Terlepas dari itu, OJK telah melakukan pendalaman dan penjelasan kepada calon debitur perumahan yang terhambat akibat SLIK. "Perkembangan ini sudah kami sampaikan juga ke Menteri Keuangan yang memiliki pandangan yang sama dengan apa yang kami sampaikan," ujarnya. 

Aduan BP Tapera ke Purbaya 

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho telah melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam program pembiayaan perumahan. 

Sebab, SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu tantangan dalam proses verifikasi kelayakan calon debitur penerima dana bantuan pembiayaan perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh bank penyalur FLPP.

"Kecenderungan masyarakat berpenghasilan rendah terkendala akan Non Performing Loan (NPL) akibat kredit konsumtif berpengaruh pada SLIK OJK. Yang kemudian memberikan konsekuensi pada bank penyalur untuk mempertimbangkan lolos atau tidaknya kelayakan sebagai calon debitur," ujar Heru beberapa waktu lalu. 

Data BP Tapera

Sebelumnya, BP Tapera telah menyampaikan perihal tersebut kepada OJK sejak 5 Agustus 2025. Terhitung per 1 Januari 2022 sampai dengan 4 Agustus 2025, terdapat 111.258 data debitur yang tidak diproses oleh pihak bank penyalur lebih dari dua bulan. 

"Masih dapat terdapat calon penerima FLPP yang sudah berstatus lolos subsidi checking, namun belum dilakukan follow up oleh pihak bank penyalur. Hal tersebut berpotensi menyebabkan calon penerima FLPP yang sebelumnya berminat mengajukan FLPP menjadi tidak berminat dikarenakan proses waktu tunggu dari pihak bank penyalur," imbuh Heru.

OJK kemudian menanggapi dari data yang disampaikan oleh BP Tapera terkait dengan informasi data calon penerima FLPP, dimana sebanyak 103.297 atau 92,84 persen berasal dari bank Himbara dan BSI.