Pemprov Kaltim Tegaskan Peran Kadin Kaltim Krusial dalam Percepatan Ekonomi Daerah dan Transformasi IKN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan Peran Kadin Kaltim sangat krusial sebagai jembatan pemerintah dan pelaku usaha untuk akselerasi ekonomi serta mendukung proyek IKN.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan peran vital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim. Organisasi ini dianggap sebagai jembatan penting antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha. Kadin Kaltim diharapkan mampu menjadi akselerator utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penegasan ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno. Ia menyatakan hal tersebut dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-8 Kadin Kaltim yang berlangsung di Samarinda. Kadin Kaltim disebut sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem investasi lokal.

Menurut Arief, peran Kadin tidak hanya sebatas menaungi dunia usaha, tetapi juga menciptakan peluang baru. Kolaborasi solid sangat dibutuhkan untuk mempercepat laju investasi dan memperluas lapangan kerja. Hal ini juga penting untuk memastikan pembangunan di Kaltim berjalan lebih inklusif.

Kadin Kaltim sebagai Mitra Strategis Pembangunan Ekonomi

Arief Murdiyatno menekankan bahwa Kadin Kaltim memiliki peran sentral sebagai penghubung utama antara pemerintah dan dunia usaha. Kemitraan ini krusial untuk mempercepat laju investasi di daerah.

Organisasi ini diharapkan mampu memperluas lapangan kerja serta memastikan pembangunan berjalan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kadin Kaltim juga berperan sebagai akselerator dalam menghadirkan peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Kaltim sangat membutuhkan kolaborasi yang lebih solid dari Kadin dalam merumuskan kebijakan. Sinergi ini penting untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global dan domestik.

Transformasi Ekonomi Kaltim dan Dukungan IKN

Kalimantan Timur kini berada dalam fase penting transformasi ekonomi, terutama dengan hadirnya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN membuka berbagai peluang dan tantangan baru bagi daerah ini, menuntut adaptasi dan inovasi.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Kaltim bertekad bergerak menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif. Provinsi ini ingin mengusung konsep ekonomi hijau dan biru sebagai arah masa depan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Transformasi menuju ekonomi hijau dan biru bukan hanya peluang, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan global terkait perubahan iklim. Langkah ini juga memastikan Kaltim mampu bersaing secara global hingga tahun 2045 dengan fondasi ekonomi yang kuat.

Melalui visi Kaltim Emas 2045, Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Namun juga menjaga keberlanjutan sumber daya, pemerataan kesempatan, dan peningkatan daya saing daerah secara menyeluruh.

Kepemimpinan Baru Kadin Kaltim dan Harapan Sinergi

Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-8 Kadin Kaltim diharapkan dapat melahirkan rekomendasi strategis dan kepemimpinan baru yang kuat. Kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam Musprov tersebut, Putri Amanda Nurrahmadani secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Kaltim periode 2025–2030. Penetapan ini terjadi setelah satu-satunya pesaing, Muhammad Ridwan (Ketua Kadin Samarinda), mengundurkan diri dari pencalonan.

Arief Murdiyatno juga mengajak seluruh pengurus dan anggota Kadin untuk terus bersinergi, berinovasi, dan berkontribusi aktif dalam setiap program pembangunan. Kontribusi ini penting dalam perjalanan besar Kaltim menuju pusat ekonomi baru di Indonesia yang lebih maju.

Sebelum Putri Amanda, posisi Ketua Kadin Kaltim dipegang oleh Dayang Donna Faroek. Dayang Donna sempat menjadi sorotan publik pada September 2025 terkait kasus dugaan suap izin tambang yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Sumber: AntaraNews