Pemkot Yogyakarta Usulkan Anggaran Rp10 Miliar untuk Konversi 1.000 Becak Listrik

Pemkot Yogyakarta usulkan Rp10 miliar pada 2026 untuk konversi 1.000 becak motor menjadi becak listrik. Program ini menata transportasi roda tiga, menjaga keunikan, dan mengurangi polusi suara kota.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengajukan usulan anggaran fantastis sebesar Rp10 miliar untuk tahun 2026. Dana ini dialokasikan untuk program konversi 1.000 becak motor (bentor) menjadi becak bertenaga listrik. Langkah ini merupakan bagian awal dari upaya penataan moda transportasi roda tiga di kota pariwisata tersebut.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa usulan ini akan dibahas dalam alokasi anggaran 2026. Pendanaan dapat bersumber dari APBD atau potensi dukungan Dana Keistimewaan (Danais). Program ini diharapkan dapat disetujui oleh seluruh pihak terkait.

Konversi bentor menjadi becak listrik diharapkan tidak mengurangi nilai historis becak sebagai transportasi tradisional. Sebaliknya, perubahan ini akan menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan ramah lingkungan di Yogyakarta. Program ini juga menjadi solusi sebelum penertiban bentor.

Skema Anggaran dan Tahapan Konversi Becak Listrik

Wali Kota Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa anggaran Rp10 miliar akan diberikan dalam bentuk hibah. Hibah ini bertujuan untuk membantu para pemilik bentor mengganti mesin mereka menjadi penggerak bertenaga listrik. Target awal adalah 1.000 unit becak listrik mengingat komunitas bentor yang cukup besar.

"Kami mengusulkan untuk kita anggarkan, kurang lebih Rp10 miliar, mudah-mudahan disetujui semua pihak," ujar Hasto. Ia menambahkan bahwa skema pendanaan program ini sangat memungkinkan menggunakan APBD maupun Dana Keistimewaan. Pembahasan lebih lanjut dengan legislatif diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2026.

Hasto juga menekankan pentingnya persiapan matang dalam proses ini. "Bisa APBD, tapi sumbernya kan bisa juga dari Dana Keistimewaaan, misalnya begitu. Nanti baru dirembug di tahun 2026, harapan saya begitu," tuturnya. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam mencari sumber dana demi kelancaran program.

Meskipun target awal 1.000 unit, jumlah ini masih belum mencakup seluruh populasi bentor di Kota Yogyakarta. Program konversi becak listrik ini akan dilakukan secara bertahap untuk mencapai cakupan yang lebih luas.

Manfaat Lingkungan dan Pelestarian Tradisi Becak

Konversi bentor ke penggerak listrik dipastikan tidak akan mengurangi nilai becak sebagai moda transportasi tradisional. Justru, perubahan ini akan meningkatkan kenyamanan dan mengurangi polusi suara. Becak listrik akan tetap mempertahankan bentuk dan fungsi aslinya.

"Alangkah indahnya kalau kita masih punya becak seperti yang sekarang ada, tapi tanpa mesin, tidak ada suaranya yang keras gitu, tapi hanya pakai listrik saja, kan bagus," kata Hasto. Visi ini menggambarkan upaya Pemkot untuk memadukan modernisasi dengan pelestarian budaya lokal.

Program ini juga menjadi langkah strategis untuk menertibkan bentor. Hasto menyatakan bahwa Pemkot akan mengedepankan penyediaan solusi terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban. Ini menunjukkan pendekatan yang humanis dan solutif terhadap para pengemudi bentor.

Dengan adanya 1.000 becak listrik, area seperti Malioboro dapat menjadi steril dari mesin bentor. "Bertahap, ya, bertahap. Ibaratnya kalau Malioboro mau steril dari mesin (bentor) kan bisa, kalau sudah 1.000," jelasnya. Ini akan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan dan warga.

Dukungan dan Harapan dari Legislatif

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, memberikan tanggapan terkait wacana konversi ini. Ia mengakui bahwa usulan penggeseran bentor ke becak listrik belum masuk dalam pembahasan di Badan Anggaran. Namun, ia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut.

Sinarbiyat menekankan pentingnya proses yang tidak berjalan sepihak tanpa persiapan memadai. "Jangan sampai kemudian kesannya larangan ini sepihak, tanpa ada koordinasi, sosialisasi," kata Sinarbiyat. Koordinasi dan sosialisasi yang baik menjadi kunci keberhasilan program.

Dukungan dari DPRD menunjukkan adanya keselarasan visi antara eksekutif dan legislatif dalam menata transportasi. Meskipun demikian, proses pembahasan dan persetujuan anggaran masih memerlukan waktu. Kolaborasi semua pihak akan memastikan program ini berjalan lancar dan efektif.

Sumber: AntaraNews