Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020 

Pemerintah Kontrak Freeport di Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengizinkan PT Freeport Indonesia untuk memperpanjang 20 tahun kontraknya hingga 2061, selepas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Tambang Grasberg, Papua berakhir 2041.


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, kepastian perpanjangan kontrak Freeport tersebut masih menunggu penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Alasannya, revisi aturan tersebut berkaitan erat dengan komitmen pemerintah dalam melakukan program hilirisasi. 

Sehingga Freeport dan pemegang izin tambang lain wajib mengacu regulasi tersebut dalam operasinya.

"Iya, ini kan case-nya untuk Freeport. Tapi kita juga bisa refer ke yang lain, kalau memang itu bisa memberikan manfaat tambahan untuk negara," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/12).

Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

"Kan nanti utamanya bikin lagi, tambahan smelter. Kemudian porsi pemerintah tuh lebih besar, kewajiban hilirisasi," tegas dia.

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah bakal mengizinkan suatu perusahaan untuk lanjut mengeruk harta karun mineral dan logam Indonesia jika turut memberikan manfaat bagi negara.

"Maka bila masih ada potensinya, kenapa enggak untuk bisa dikerjakan lebih lanjut, supaya ada kepastian. Tapi di lain sisi juga memberikan tambahan manfaat buat Pemerintah Indonesia," 

terang Arifin.

Sehingga kembali, ia menyatakan, izin perpanjangan kontrak tambang Freeport harus menunggu revisi PP 1/2017 rampung. "Tunggu harmonisasinya selesai,"

 pungkas Arifin Tasrif.

Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Seleksi Ketat Kalangan Swasta yang Diangkat jadi PNS Eselon II
Pemerintah Diminta Seleksi Ketat Kalangan Swasta yang Diangkat jadi PNS Eselon II

Aturan kebijakan tersebut nantinya ada dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE
Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE

DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU ITE dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Ajukan Revisi UU IKN, Ini Daftar 10 Poin Perubahannya
Pemerintah Ajukan Revisi UU IKN, Ini Daftar 10 Poin Perubahannya

Pemerintah mengajukan perubahan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Baca Selengkapnya
Jika jadi Presiden, Anies Bakal Wajibkan Ketua KPK Tandatangani Surat Ini
Jika jadi Presiden, Anies Bakal Wajibkan Ketua KPK Tandatangani Surat Ini

Pimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna Resmi Sahkan Revisi UU Desa sebagai RUU Inisiatif DPR
Rapat Paripurna Resmi Sahkan Revisi UU Desa sebagai RUU Inisiatif DPR

Dua isu penting dalam RUU Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun untuk dua periode.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bahas Revisi UU IKN Nusantara, Ini Poin Jadi Sorotan
Pemerintah Bahas Revisi UU IKN Nusantara, Ini Poin Jadi Sorotan

Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.

Baca Selengkapnya
Temui Buruh di Tangerang, Ganjar Pranowo Bicara Revisi Aturan Demi Kesejahteraan Pekerja
Temui Buruh di Tangerang, Ganjar Pranowo Bicara Revisi Aturan Demi Kesejahteraan Pekerja

Ganjar berdikusi dengan serikat buruh yang ada di Kabupaten Tangerang.

Baca Selengkapnya
Revisi UU IKN: Badan Otorita IKN Bakal Diberi Keleluasaan Mengelola Anggaran untuk Pindahkan Ibu Kota
Revisi UU IKN: Badan Otorita IKN Bakal Diberi Keleluasaan Mengelola Anggaran untuk Pindahkan Ibu Kota

Revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.

Baca Selengkapnya