Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061 dengan komitmen investasi Freeport sebesar USD20 miliar, membuka peluang ekonomi dan memperkuat rantai pasok mineral kritis.

Freeport McMoRan berencana mengajukan perpanjangan izin tambang di Indonesia pada 2026, memicu diskusi pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan saham negara di PTFI.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah berkomunikasi dengan Freeport MC MoRan maupun PT Freeport Indonesia.

Pemerintah Indonesia sedang dalam negosiasi intensif untuk meningkatkan kepemilikan saham Freeport Indonesia, bahkan berpotensi melampaui 61 persen dari target awal, memperkuat kendali sumber daya nasional.

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Freeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Pemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.

PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyerukan kepada masyarakat Banyumas dan Cilacap untuk aktif mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan demi keberlanjutan alam dan kesejahteraan bersama.

Pemkab Aceh Barat melarang sistem 'Ring 1' dalam rekrutmen tenaga kerja perusahaan tambang. Ini demi transparansi, keadilan, dan memprioritaskan SDM lokal, mengoptimalkan potensi putra-putri daerah Aceh Barat.

Ketika industri manufaktur, farmasi, dan otomotif menghadapi lonjakan biaya produksi, sektor-sektor ini justru memperoleh keuntungan dari selisih kurs.

Dari sisi permintaan, sekitar 50% konsumsi timah global masih ditopang oleh segmen solder yang berkaitan erat dengan industri semikonduktor dan elektronik.

PT BUMA International Group Tbk menunjukkan peningkatan signifikan dalam Kinerja BUMA International Group di Kuartal I 2026, mengatasi tantangan operasional sebelumnya dan membukukan perbaikan struktural yang menjanjikan.

Tim gabungan Polres Subang dan Pemkab Subang intensifkan penindakan tambang ilegal Subang yang merusak lingkungan. Simak detail penghentian aktivitas di Patokbeusi dan ancaman hukumnya.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.