Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Freeport McMoRan berencana mengajukan perpanjangan izin tambang di Indonesia pada 2026, memicu diskusi pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan saham negara di PTFI.

Keputusan terkait relaksasi ekspor tersebut akan dibahas dulu bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas (ratas).

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan hasil nyata dari diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan kerjanya ke AS.

Sekretaris Kabinet menyatakan 90 persen usulan Indonesia dikabulkan dalam Perjanjian Dagang RI-AS, membuka jalan bagi 1.819 produk nasional menikmati tarif nol persen di pasar AS dan memicu investasi besar.

Freeport berencana untuk meningkatkan investasi mereka dalam dua dekade mendatang. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai rencana tersebut.

Insiden tersebut memaksa perusahaan menghentikan produksi selama lebih dari 50 hari, sehingga target produksi tahun ini dipastikan tidak tercapai.

Freeport saat ini baru mengoperasikan sekitar 30 persen kapasitas produksi dari zona Deep Mill Level Zone dan Big Gossan.

Dia juga menambahkan bahwa Freeport Indonesia sedang membangun tambang bawah tanah yang keempat di kompleks yang sama yakni Kucing Liar.

Muatan minerba tersebut mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) serta unsur radioaktif berbahaya lainnya.

Indonesia melalui imbal dagang ini berupaya menjaga stabilitas perdagangan tanpa bergantung pada pembayaran tunai dalam dolar Amerika Serikat (AS).

"Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar," ujar Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso.

Kondisi nilai tukar saat ini seharusnya peluang bagi sektor perkebunan, khususnya sawit, meningkatkan kinerja ekspor sekaligus memperbaiki pendapatan Petani.

Arief mengatakan, praktik under invoicing ekspor merupakan tindakan pelaku usaha yang melaporkan nilai atau volume ekspor lebih rendah.

Kenaikan nilai ekspor April 2026 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non migas.