Pemerintah Naikkan Batas Investasi Saham Dapen Asuransi ke 20 Persen, Fokus LQ45

Dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini justru berpotensi meningkatkan kualitas indeks

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) melihat reformasi pasar modal sebagai sinyal positif bagi investor. Langkah pemerintah ini didukung penuh untuk memperkuat struktur pasar dan kredibilitas.

Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran ekonomi.

Berbagai dinamika mewarnai Pasar Modal Indonesia, mulai dari penegasan pemerintah soal larangan goreng saham hingga penetapan Pjs Dirut BEI yang baru, Jeffrey Hendrik, menandai reformasi pasar modal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana meninjau hambatan industri dana pensiun dan asuransi untuk meningkatkan porsi Investasi Dana Pensiun dan Asuransi di Pasar Saham, demi menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik goreng saham yang merugikan investor dan merusak integritas pasar modal nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan Presiden Prabowo untuk investor pasar modal, menegaskan fundamental ekonomi kuat dan komitmen investasi transparan di tengah gejolak pasar.

Porsi investasi dana pensiun dan asuransi dinaikkan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons strategis hadapi gejolak pasar modal. Simak detail kebijakan investasi dana pensiun asuransi ini.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tajam pada pembukaan perdagangan Jumat, 30 Januari 2026, mengindikasikan sentimen pasar yang membaik setelah tekanan sebelumnya. Penguatan IHSG ini didorong oleh berbagai faktor positif yang menenangkan investor.

Pemerintah optimistis penyesuaian batas free float saham menjadi 15 persen akan memulihkan kepercayaan pasar dan menarik investasi, sejalan dengan standar global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyesuaikan aturan batas free float saham pada tahun ini, sebuah langkah strategis untuk memperdalam pasar modal dan meningkatkan likuiditas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menaikkan batas free float saham secara bertahap hingga 25 persen. Kebijakan ini bertujuan mendalami pasar modal Indonesia dan meningkatkan likuiditas.

Mandiri Sekuritas Manado mencatat kenaikan nasabah signifikan sebesar 43 persen hingga Mei 2026, didorong oleh tingginya minat investasi masyarakat dan peresmian Investment Corner untuk memperluas akses pasar modal.

Integrasi portofolio terpadu (unified portfolio) yang memungkinkan rebalancing instan antar aset global dan domestik, serta efisiensi biaya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan delisting terhadap 18 emiten yang akan efektif pada 10 November 2026. Keputusan delisting ini diambil setelah proses pembinaan dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.

Para investor tidak melihat siapa yang antre di depan mereka. Mereka tidak tahu berapa tekanan beli atau jual yang sedang terjadi detik ini.

Kondisi ini menjadi sentimen negatif baru setelah sebelumnya pasar sempat menikmati fase yang relatif tenang.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan penguatan signifikan sebesar 2,07 persen pada penutupan perdagangan Jumat (10/4/2026). Simak faktor pendorong di balik kenaikan IHSG hari ini dan prospek pasar modal ke depan.

OJK memproyeksikan dana pensiun menghadapi tantangan 2026 akibat dinamika global, tekanan imbal hasil, hingga rendahnya literasi dan partisipasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja sektor keuangan Sulteng 2025 menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan positif. Simak detail aset perbankan, DPK, hingga pembiayaan yang meningkat.

DPLK Syariah Muamalat berhasil membukukan dana kelolaan lebih dari Rp1,9 triliun pada tahun 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan yang melampaui rata-rata industri dan menarik perhatian masyarakat.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Program Manajemen Talenta Nasional (MTN) berfokus mencetak kaum muda patriotik, gigih, dan berprestasi, sekaligus memperkuat pembinaan olahraga nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan POJK Nomor 33 Tahun 2025 yang mengatur metodologi Penilaian Kesehatan PPDP Berbasis Risiko, bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan **pendapatan premi asuransi komersial** mencapai Rp297,88 triliun hingga November 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan di tengah dinamika pasar. Bagaimana detail kontribusi sektor asuransi jiwa dan umu