Pemerintah Kaji Koperasi Merah Putih Kelola Tambang

Melalui koperasi ini, pemerintah ingin mengintegrasikan berbagai kelompok usaha desa, mulai dari badan usaha milik desa (BUMDes), kelompok tani dan lainnya.

Pemerintah resmi prioritaskan Koperasi dan UMKM kelola tambang rakyat melalui PP baru, membuka peluang besar bagi ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan. Bagaimana mekanismenya?

Pemerintah ingin memastikan tambang tidak hanya dikuasai korporasi besar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Bahlil menyebut kebijakan pengelolaan tambang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga SDA untuk generasi mendatang.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan koperasi penambang rakyat menjadi momentum penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan menjawab aspirasi keadilan masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengumumkan kebijakan revolusioner, Koperasi Kelola Tambang dan mineral seluas 2.500 hektare! Bagaimana ini akan mengubah lanskap ekonomi nasional?

Pelaku usaha mikro tidak bisa ikut mengurusi tambang. Lantaran adanya prasyarat ambang batas omzet minimum Rp300 juta per tahun.

Jika implementasi berhasil, koperasi akan menjadi pelindung ekonomi rakyat dan pengganti dominasi tengkulak yang selama ini merugikan petani dan nelayan.

Sebelumnya, Menkop Budi Arie menilai keterlibatan koperasi dalam pengelolaan tambang dapat menciptakan pemerataan dan inklusivitas.

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Setelah melalui verifikasi ketat, UMKM yang memenuhi syarat akan direkomendasikan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan izin.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan warga lokal termasuk masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses penambangan

Kementerian ESDM sebenarnya total menyiapkan 118 blok migas baru, namun 20 di antaranya telah selesai diproses.

Penerapan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas mineral bakal dilakukan secepatnya pada 2026.

Pengecualian ekspor migas dari badan ekspor ini bakal berlaku selamanya.

Bahlil tak ingin menganakemaskan. Menurutnya, baik pertamina maupun perusahaan swasta akan diperlakukan sama, tidak ada yang berbeda.

Bahlil pun memastikan badan ekspor tidak akan memungut devisa hasil ekspor (DHE) dari para pengusaha migas.

Hal ini terungkap usai Purbaya dan Bahlil melakukan pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.