RUU Minerba

Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Firnando Hadityo Ganinduto menilai pengesahan RUU Minerba kado buat rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan warga lokal termasuk masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses penambangan

Larangan serupa juga terdapat pada Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Adanya UU Minerba maka untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.

Hanya 311 orang yang hadir dari 579 anggota DPR RI.

Pemberian izin untuk kampus mengelola tambang nanti ada di bawah BUMN, BUMD dan Badan Swasta.

Paripurna DPR akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025.

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam RUU Minerba adalah kewenangan bagi perguruan tinggi, ormas keagamaan, & UMKM untuk mengelola tambang.