Pemerintah Beri Sinyal Pemutihan BI Checking untuk Masyarakat Beli Rumah Subsidi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan aplikasi 'Imah Aing' untuk mempercepat penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memangkas birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Teddy mengatakan Presiden Prabowo juga meminta agar seluruh kebijakan di sektor perumahan terus dijalankan secara pro rakyat.

Menteri Perumahan Maruarar Sirait mendesak pemutihan BI Checking bagi masyarakat yang ingin mengikuti program perumahan subsidi, membuka asa ribuan keluarga tak punya rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mendesak kepala daerah permudah pengurusan Rumah Subsidi MBR, menyoroti rendahnya realisasi di Jatim dan potensi besar yang belum tergarap.

Menteri Maruarar melihat, banyak perumahan subsidi dibangun, namun kondisinya memprihatinkan

Menteri Maruarar Sirait semprot pengusaha rumah subsidi.

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Bank Jateng Cabang Kudus menggelar mini ekspo, menawarkan fasilitas Kredit Rumah ASN PPPK dengan bunga ringan 5 persen melalui skema FLPP. Manfaatkan kesempatan emas ini segera!

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius tangani kawasan kumuh di Pekon Pajar Bulan, mengubahnya menjadi permukiman layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Lampung Barat). Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup mas

Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah progresif dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menegaskan komitmennya mendukung program nasional tiga juta rumah dan mempermudah akses h

Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi fokus pada perbaikan RTLH Sigi 2026, menargetkan 25 rumah untuk ditangani. Simak prioritas dan skema penanganan hunian layak bagi warga Sigi demi meningkatkan kualitas hidup.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan KPR Bundling, sebuah inovasi pembiayaan terintegrasi yang memungkinkan nasabah memperoleh KPR dan kredit tambahan untuk kebutuhan isi rumah dalam satu akad, menjaga kualitas kredit, dan memberi