Pelni Kembali Minta PMN Rp4,8 Triliun di 2026, Digunakan untuk Beli Tiga Kapal Baru
Namun, belum diungkapkan secara detail spesifikasi kapal yang akan dibeli Pelni tersebut.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni berencana untuk mengajukan dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp4,8 triliun untuk tahun 2026. Informasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pelni, Tri Andayani.
"Nanti ada PMN lagi diajukan yang di 2026 sudah mulai rapat, Rp4,8 triliun," ujar wanita yang akrab disapa Anda di acara Media Briefing di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
Anda menyebut, dana PMN senilai Rp4,8 triliun tersebut akan digunakan untuk pembelian tiga kapal penumpang baru. Namun, belum diungkapkan secara detail spesifikasi kapal yang akan dibeli Pelni tersebut.
"PMN Rp4,8 triliun ini juga untuk pembelian tiga kapal baru," ucapnya.
Saat ini, Pelni masih melakukan pembahasan rencana pengajuan PMN tersebut bersama Kementerian BUMN. Nantinya, pembahasan akan dilanjutkan ke tingkat DPR.
Dia menyebut mayoritas kapal Pelni saat ini telah berusia tua. Bahkan, saat ini ada 12 kapal yang beroperasi berumur di atas 30 tahun.
"Umur teknis kapal kami itu kan 30 tahun ya, sekarang kan kapal kami buatan Jerman nah umur kapal tergantung masing-masing negara produsen. Kalau Jepang 25 tahun, Jerman 30 tahun," ucapnya.
Sudah Terima PMN Rp1,5 Triliun
Sebelumnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengantongi dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 1,5 triliun. Dana PMN tersebut cair pada 2 Januari 2025.
Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menyampaikan dana PMN ini akan digunakan untuk membayar uang muka (DP) untuk pembelian 3 unit kapal baru.
Dia mengestimasikan harga masing-masing kapal baru tersebut senilai Rp1,5 triliun. Dengan ini, Pelni mengajukan kembali PMN untuk tahun 2025 senilai Rp2,5 triliun untuk pelunasan pembayaran tiga kapal baru tersebut.
Adapun, sisa pembayaran senilai Rp500 miliar akan dibayarkan secara mandiri oleh Pelni. Anda menyebut tiga kapal baru tersebut akan tiba di Indonesia pada akhir 2028 mendatang.
