Penyertaan Modal Negara

Dia memastikan pemberian suntikan modal kepada perusahaan BUMN akan melewati proses yang berlapis dan ketat.

Namun, belum diungkapkan secara detail spesifikasi kapal yang akan dibeli Pelni tersebut.

Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menyampaikan dana PMN  ini akan digunakan untuk membayar uang muka (DP) untuk pembelian 3 unit kapal baru.

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.

PMN tersebut akan dialokasikan untuk 10 komoditas pangan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur ayam dan lainnya.

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Dia menghitung, kebutuhan dana untuk membeli 1 kapal baru itu sebesar Rp1,5 triliun. Sisanya, akan dimohonkan pada PMN tahun anggaran 2025 mendatang.

Dengan tambahan PMN sebesar Rp1 triliun ini akan mendorong progres pembangunan ruas Tol Palembang-Betung yang berpotensi sepanjang 64 km.

Menurut dia, usulan suntikan moda negara Rp1,89 triliun ini sangat dibutuhkan untuk pembiayaan 166 ribu unit rumah target pemerintah pada 2024.

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.

Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.

Erick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.

Pengalihan PMN ini dilakukan dalam proses restrukturisasi keuangan Waskita.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap, hingga akhir 2024, Tol Trans Sumatera akan tersambung dari Bakauheni sampai Jambi.

KCI masih menghitung nominal PMN yang akan diminta ke negara

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala N. Mansury menegaskan proyek mangkrak digarap 13 BUMN yang didanai oleh penyertaan modal negara (PMN) tahun 2015-2016 bukan termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia atau InJouney meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,19 triliun untuk menambal utang di Mandalika dan pengembangan KEK Sanur. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, arus kas InJourney banyak ditopang oleh lini bisnis bandara.