OJK Susun Aturan untuk Pinjol, Ini Bocorannya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan signifikan pada industri pinjaman daring (pindar) yang mencapai 25,45 persen per November 2025, menunjukkan geliat positif sektor keuangan digital di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru yang mengecualikan pelaku UMKM dari kewajiban agunan untuk pembiayaan modal kerja, sebuah langkah strategis untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan mempermudah akses permodalan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pinjaman daring (Pindar) mengalami peningkatan yang konsisten.

Menurut Agusman, pertumbuhan pendanaan pindar pada 2023 sebesar di bawah 20 persen, meningkat pada 2024 ke kisaran di atas 20 persen.

Terdapat lebih dari 50 hingga 70 penyelenggara P2P lending di sektor multiguna.

Masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan akses pembiayaan secara optimal.

Penyesuaian perlu dilakukan tidak hanya soal menurunkan bunga, namun perlu mempertimbangkan dampak keberlanjutan di waktu mendatang.

Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending.

Regulasi turunan soal bunga pinjaman online tersebut hanya akan mengatur terkait batas maksimumnya saja.

Hal itu dia sampaikan sebagai respons atas dugaan adanya oknum yang menetapkan bunga hingga 0,8 persen per hari.

Pihak Damkar akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan keterangan dan kesaksian oleh pihak kepolisian.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.

Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan karena layanan darurat sempat tersita untuk permintaan yang tidak nyata.

Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel melalui platform digital.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

Limit Indodana Finance dinonaktifkan? Simak penyebab dan cara mengaktifkannya kembali dengan mudah agar bisa digunakan lagi.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister lebih dari 40 **perkara keberatan fintech KPPU** atas putusan denda Rp755 miliar terkait dugaan kartel penetapan suku bunga pinjaman daring, membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kasus ini.

Banyaknya pinjaman online yang muncul saat Ramadan biasanya dipicu oleh perasaan FOMO (fear of missing out) di kalangan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara masif melaksanakan edukasi keuangan kepada lebih dari 142.000 orang sepanjang tahun 2025, sebagai upaya krusial melindungi masyarakat dari risiko pinjaman daring ilegal dan investasi b

OJK Sumut terus memperkuat Literasi Keuangan di sektor pendidikan, khususnya daerah 3T, untuk membekali generasi muda agar terhindar dari ancaman kejahatan digital dan investasi ilegal.