OJK Susun Aturan untuk Pinjol, Ini Bocorannya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan signifikan pada industri pinjaman daring (pindar) yang mencapai 25,45 persen per November 2025, menunjukkan geliat positif sektor keuangan digital di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru yang mengecualikan pelaku UMKM dari kewajiban agunan untuk pembiayaan modal kerja, sebuah langkah strategis untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan mempermudah akses permodalan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pinjaman daring (Pindar) mengalami peningkatan yang konsisten.

Menurut Agusman, pertumbuhan pendanaan pindar pada 2023 sebesar di bawah 20 persen, meningkat pada 2024 ke kisaran di atas 20 persen.

Terdapat lebih dari 50 hingga 70 penyelenggara P2P lending di sektor multiguna.

Masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan akses pembiayaan secara optimal.

Penyesuaian perlu dilakukan tidak hanya soal menurunkan bunga, namun perlu mempertimbangkan dampak keberlanjutan di waktu mendatang.

Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending.

Regulasi turunan soal bunga pinjaman online tersebut hanya akan mengatur terkait batas maksimumnya saja.

Hal itu dia sampaikan sebagai respons atas dugaan adanya oknum yang menetapkan bunga hingga 0,8 persen per hari.

Sebanyak 38 hingga 40 persen di antaranya adalah pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

Hingga Maret 2026, nilai utang pinjol yang beredar (outstanding pembiayaan) tembus di angka Rp 101,03 triliun.

Pihak Damkar akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan keterangan dan kesaksian oleh pihak kepolisian.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, mengajak generasi muda bijak kelola keuangan di era digital, menyoroti rendahnya literasi finansial yang memicu fenomena FOMO dan tingginya penggunaan pinjaman online.

OJK memanggil Solusiku untuk klarifikasi dugaan pelanggaran penagihan pinjaman online. Aduan konsumen menyoroti praktik tak sesuai ketentuan dan masalah perlindungan data pribadi.

Indosaku menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen, menindaklanjuti sanksi dan arahan OJK terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.

Limit Indodana Finance dinonaktifkan? Simak penyebab dan cara mengaktifkannya kembali dengan mudah agar bisa digunakan lagi.