Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
Respons Singkat Istana Ditanya MK Larang Wamen Rangkap Jabatan

Putusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

{{caption}}
Mantan Pimpinan Komisi Hukum, Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Soal Larangan Rangkap Jabatan

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan kesiapannya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan, termasuk posisinya di BTN. Bagaimana kelanjutannya?

{{caption}}
MK Beri Tenggat Waktu 2 Tahun Agar Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan

Tenggang waktu tersebut diberikan untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi.

{{caption}}
Respons Istana Soal Putusan MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

{{caption}}
Putusan MK: Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Agar Fokus Urus Kementerian

Adapun dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan advokat Viktor Santoso Tandiasa.

{{caption}}
Nasib Gugatan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Diputus MK Siang Ini

Perkara tersebut akan diputus oleh Mahkamah bersamaan dengan 11 perkara uji materi lainnya siang nanti.

{{caption}}
Akhirnya, Istana Buka Suara soal Fenomena Wamen Kabinet Prabowo Rangkap Jabatan

Hasan berdalih menyebut larangan wamen rangkap jabatan tak termuat dalam amar putusan MK.

{{caption}}
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

{{caption}}
Baleg Klaim Revisi UU Kementerian Tak Terkait Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri: Kebetulan Saja!

Baleg Klaim Revisi UU Kementerian Tak Terkait Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri: Kebetulan Saja!

{{caption}}
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

{{caption}}
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

{{caption}}
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

{{caption}}
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

{{caption}}
Permintaan Kiai Sepuh NU: Konbes NU Harus Penuh Kebijaksanaan

Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyuarakan Permintaan Kiai Sepuh NU agar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kediri dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta menolak perubahan mekanisme Ahwa d

{{caption}}
Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Anggota Polri

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

{{caption}}
FIFA Restui! Erick Thohir Rangkap Jabatan Ketua PSSI dan Menpora, Ini Alasan Gianni Infantino

Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan "Erick Thohir rangkap jabatan" sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora tidak masalah, bahkan menyebutnya multitalenta.

{{caption}}
Wanti-Wanti KPK buat Kabinet Prabowo soal Rangkap Jabatan: Potensi Muncul Konflik Kepentingan

Karena itu lembaganya kini tengah menyusun kajian khusus untuk mencegah masalah itu sejak awal.

{{caption}}
Banyak Pejabat Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris, KPK Usul Prabowo Terbiktan Perpres Larangan

KPK pun melakukan kajian lebih mendalam soal rangkap jabatan di lembaga publik. Tujuannya, mencegah risiko benturan kepentingan dan menutup celah korupsi.

{{caption}}
Rangkap Jabatan Pejabat dan Komisaris BUMN: Normal atau Anomali?

Fenomena ini dinilai rawan menciptakan konflik kepentingan.