Mengungkap Data Sarjana Menganggur di Indonesia, Salah Siapa?

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil pendidikan tinggi dan kebutuhan di dunia kerja.

Tingkat pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi perhatian utama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan universitas mencapai 5,25 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan diploma I/II/III yang mencatatkan tingkat pengangguran sebesar 4,83 persen. Selain itu, tingkat setengah pengangguran umum tercatat mencapai 5,03 persen, di mana lulusan diploma berkontribusi sebesar 4,01 persen.

Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, menyatakan bahwa fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil pendidikan tinggi dan kebutuhan di dunia kerja.

Menurut Timboel, lulusan perguruan tinggi belum sepenuhnya siap untuk terjun ke pasar kerja karena kurangnya keterampilan praktis dan minimnya sertifikasi yang relevan dengan industri. Dia menekankan bahwa pendidikan tinggi perlu bertransformasi agar dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

Selama ini, fokus pembelajaran yang hanya mengedepankan aspek pengetahuan atau teori dianggap tidak mencukupi. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu mengintegrasikan pengembangan keterampilan (skill) dan sertifikasi profesional dalam proses pembelajarannya.

"Menurut saya memang tentunya pendidikan tinggi ini harus juga bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Karena orientasinya kan memang lulusan perguruan tinggi kan mau bekerja gitu ya. Yang memang ada juga yang memang mau menjadi akademisi mengajar ya," ungkap Timboel dalam wawancaranya dengan Liputan6.com pada Selasa (27/5).

Dia juga menambahkan bahwa selain ijazah, lulusan diharapkan memiliki nilai tambah berupa kemampuan bahasa asing dan keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh industri, seperti keahlian di bidang teknologi, kecerdasan buatan, dan penguasaan perangkat lunak.

Contohnya, lulusan ilmu komunikasi tidak hanya perlu memahami teori komunikasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan multibahasa serta keterampilan teknologi yang mendukung komunikasi modern.

"Gelar akademik penting, iya. Cuma tidak boleh menjadi variabel tunggal. Dia harus disertai dengan sertifikasi. Dia harus disertai dengan keterampilan apa. Misalnya di komunikasi, ilmu komunikasi. Dia harus bisa paling tidak berapa bahasa," tambahnya.

Struktur Kurikulum untuk Kuliah Umum Perlu Diperbarui

Sejalan dengan hal tersebut, Timboel mengemukakan bahwa pembaruan struktur kurikulum sangat diperlukan. Dia menilai bahwa mata kuliah umum seperti Pancasila dan pendidikan agama sebaiknya dikurangi porsi penyampaiannya, agar dapat memberikan lebih banyak ruang untuk pembelajaran keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Selain itu, penguasaan teknologi informasi, perangkat lunak, dan literasi digital disarankan untuk dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum dasar di berbagai jurusan.

Investasi, baik yang berasal dari penanaman modal domestik maupun asing, memang menjadi faktor kunci dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, tren investasi saat ini lebih cenderung padat modal dan teknologi, yang menghasilkan sedikit lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, dunia pendidikan dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di sektor yang berbasis teknologi.

"Dan tentunya ini yang jangan sampai sekolah atau perguruan tinggi memproduksi pengangguran. Jadi kembali harus ada kombinasi antara studi skill dengan knowledge, pengetahuan. Pengetahuan itu kan diwakili oleh ijasa, skill itu diwakili oleh sertifikat," ujarnya.

Solusi Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, pemerintah diharapkan untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi para lulusan yang belum siap untuk terjun ke dunia kerja. Di samping itu, perguruan tinggi disarankan untuk aktif menjalin kerja sama dengan industri melalui penyelenggaraan job fair dan kemitraan strategis, guna menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang sesungguhnya.

Perguruan tinggi juga dituntut untuk lebih proaktif dalam menjajaki kebutuhan industri sehingga dapat mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan tersebut. Jika hal ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan sistem pendidikan yang kurang adaptif akan terus melahirkan pengangguran yang terdidik. Sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja merupakan faktor kunci dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan kompetitif.

"Kita pastikan apa yang diajarkan di perguruan tinggi itu juga tidak match dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Sehingga terjadi pengangguran lulusan perguruan tinggi. Nah ini kan yang akhirnya menjadi sebuah perangkap struktural yang akhirnya kelompok masyarakat terdidik kita ini tidak tersalurkan ke dunia usaha," katanya.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.