Sarjana di Indonesia Banyak Menganggur, Wamenaker: Bukan karena Tak Mampu Bekerja, tapi Ada Mafia Regulasi

Setelah ditelusuri, ternyata banyak dari para sarjana tersebut sebenarnya bukan tidak mampu bekerja, tetapi terhambat regulasi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer menyoroti soal tingginya angka pengangguran dari lulusan sarjana di Indonesia, yang disebut-sebut mencapai satu juta orang.

Setelah ditelusuri, ternyata banyak dari para sarjana tersebut sebenarnya bukan tidak mampu bekerja, tetapi terhambat regulasi yang mempersulit masuk ke dunia kerja profesional.

"Banyak narasi-narasi terkait 1 juta angka pengangguran sarjana. Ternyata pas kita lihat problemnya, ada misalnya kayak di tenaga kerja farmasi, kedokteran. Itu ada regulasi yang menghambat mereka untuk bekerja. Misalnya mereka harus ningkatin itu, istilahnya profesi," kata Immanuel saat ditemui di gedung BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7).

Dia mengambil contoh dari sektor kesehatan seperti farmasi dan kedokteran. Lulusan dari jurusan tersebut umumnya masih harus melanjutkan pendidikan profesi sebelum bisa bekerja secara legal. Namun sayangnya, pendidikan profesi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kerja profesi itu kan pakai uang lagi. Di sisi lain orang tua, keluarganya nuntut untuk yang lulus ini agar segera bekerja. Akhirnya nggak bisa bekerja, kenapa? Tuntutan untuk melanjutkan sekolah profesi nggak ada karena nggak ada uang," jelasnya.

Adapun pria yang akrab disapa Noel ini mengatakan, ada kasus di mana lulusan yang sudah menempuh sekolah profesi tetap tidak diluluskan karena praktik tidak sehat dalam sistem. Dia bahkan menyebut adanya indikasi mafia dalam dunia pendidikan profesi yang menghambat kelulusan.

"Belum, kalau pun sudah sekolah profesi. Berkali-kali mereka tidak diluluskan. Artinya ada mafia kesehatan, ada mafia regulasi di situ," ujarnya.

Pemerintah Bakal Lawan Mafia Regulasi

Wamenaker mengatakan, pemerintah akan melawan mafia regulasi dan membongkar praktik-praktik tidak sehat yang selama ini menghambat tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja.

"Nah, sekarang kita dengan hadirnya pemerintah Pak Prabowo, mafia-mafia itu kita lawan. Apalagi saya ada menteri saya, ada wamen gue lawan tuh kayak gitu-gitu," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, saat ditemui di gedung BRIN, Jakarta, Senin (28/7).

Sebagai Wakil Menteri, dia merasa memiliki mandat kuat untuk memberantas masalah tersebut. Doa bahkan secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk bertarung melawan para pelaku mafia yang bermain di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan profesi.

"Kita akan bongkar nanti. Karena ini harus kita mitigasi. Karena ini ada regulasinya nggak mungkin," ujarnya.

Survei Apindo

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan data survei terbaru yang dilakukan Apindo, di mana lebih dari 50 persen responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan sebagian lainnya masih berencana melakukan hal yang sama dalam waktu dekat.

"Dalam survei Apindo yang baru saja kami lakukan, lebih dari 50 persen responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini,” kata Shinta dalam acara BPJS Ketenagakerjaan: Dewas Menyapa Indonesia, Senin (28/7).

Menurutnya, situasi ini mencerminkan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha, baik dari sisi biaya produksi maupun ketidakpastian ekonomi global dan domestik.