Indonesia Surplus Kampus, Mutu Nanti Dulu

Calon mahasiswa tidak lolos kampus tinggi negeri tidak kehabisan pilihan melanjutkan studi. Indonesia negara yang memiliki kampus terbanyak kedua di dunia.

Rabu sore menjadi hari yang ditunggu-tunggu Shita. Waktu menunjuk pukul 15.00 WIB. Pengumuman Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) akhirnya tiba. Shita merapal doa. Berharap lolos di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.

Dia mengajak ayah dan ibu untuk menyaksikan bersama hasil tes. Dia memasukkan nomor peserta dan password. Shita terdiam menatap laptop. Hasil pengumuman tidak sesuai ekspektasi.

Shita gagal lolos SNBT. Rencananya, Shita mengambil program ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Veteran Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta. Perasaan Shita campur aduk. Sedih tentunya. Dia merasakan proses naik-turun ketika mempersiapkan diri untuk seleksi masuk kampus negeri.

"Sedih banget, berharap lolos kampus negeri tahun ini," kata Shita saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (28/5).

Target masuk kampus negeri pupus. Perempuan berusia 19 tahun itu berdiskusi dengan orang tua. Menyiapkan opsi perguruan tinggi swasta bila gagal SNBT. Pilihan Shita jatuh pada kampus swasta, Universitas Cakrawala. Shita akan mengambil jurusan Bisnis Digital.

Dia mengatakan, harus tetap menempuh perguruan tinggi karena tuntutan dunia kerja. Pekerjaan sekarang rata-rata mengharuskan syarat minimal ijazah sarjana atau strata 1 (S1). Lagi pula, kata Shita, masih banyak pilihan kampus swasta yang bagus untuk belajar.

"Aku mau daftar di kampus ada di Cakrawala University. Jadi nanti misalnya emang enggak lolos di PTN, nanti langsung daftar ulang di Cakrawala itu," tutur Shita.

Seperti Shita, Fayzan Alim Rizki Mufid menjadi salah satu calon mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke kampus swasta. Fayzan gagal di SNBT untuk masuk ke kampus negeri. Di SNBT, dia memilih Universitas Sebelas Maret (UNS).

Setelah berdiskusi dengan orang tua, Fayzan akhirnya menjatuhkan pilihan pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta.

Fayzan menilai kuliah di kampus dan swasta sama saja. Yang membedakan hanya euforia ketika lolos seleksi. Dia merasa dunia kerja tidak hanya melihat dari mana kampus, tetapi juga pengalaman dan kemampuan. Untuk itu, dia optimis tetap bisa berkarir meskipun berasal dari kampus swasta.

"Setelah enggak lolos jalus SNPB, saya kuliah buat kuliah di swasta, enggak ngerasa paksaan ataupun terpaksa kuliah di swasta terutama buat kuliah buat ambil sarjana buat bisa kerja," ujar Fayzan.

Jumlah Kampus di Indonesia Terbanyak Kedua Dunia

Bagi sebagian calon mahasiswa, tidak masuk kampus negeri merupakan sebuah kegagalan. Sebagian lagi memandang bahwa tetap menempuh pendidikan tinggi di kampus swasta adalah pilihan realistis.

Selain persyaratan kerja, banyak calon mahasiswa memilih jalur ini karena perguruan tinggi swasta menawarkan beragam program studi yang diminati dan jalur seleksi yang mungkin lebih fleksibel. Beberapa perguruan tinggi swasta memiliki fasilitas dan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri.

Ditambah fakta bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki kampus atau universitas terbanyak kedua di dunia. Hampir 90% perguruan tinggi di Indonesia berstatus swasta, dengan lebih dari 2.990 kampus swasta yang terdaftar.

Jumlah kampus di Indonesia sangat melimpah mencapai 3.277 universitas pada tahun 2023. Posisi puncak ditempati India yang memiliki universitas hingga 5.349 unit pada Juni 2023.

Kemudian, Amerika Serikat di posisi ketiga dengan jumlah 3.180 universitas dan China di posisi keempat dengan jumlah 3.180 universitas. Disusul Brasil dengan 1.264 universitas, Meksiko dengan 1.139 universitas, dan Rusia dengan 1.010 universitas.

Data Statista berbeda dengan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Data PDDikti, Indonesia lebih banyak kampus dengan 4.523 perguruan tinggi dengan 31.399 program studi pada 2023.

Dua tahun berikutnya, pada tahun 2025, jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini telah mencapai 4.416. Jumlah ini mencakup perguruan tinggi negeri, swasta, perguruan tinggi keagamaan, dan sekolah kedinasan.

"Terdiri dari 125 perguruan tinggi negeri, 2.818 perguruan tinggi swasta, 1.309 perguruan tinggi keagamaan, dan 170 perguruan tinggi kedinasan. Total mahasiswa aktif mencapai 9,967 juta," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

Jumlah peguruan tinggi dalam negeri bahkan nyaris mencapai 2 kali lipat dibandingkan perguruan tinggi di China. Padahal, jumlah penduduk di China 5 kali lipat lebih banyak ketimbang Indonesia. Angka ini bahkan jauh melebihi negara-negara ASEAN lain, seperti Filipina, yang hanya memiliki 1.710 PT.

Aturan Pendirian Kampus Longgar di Masa Lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, penyebab kampus di Indonesia melimpah karena persoalan regulasi di masa lalu. Pertama, prosedur perizinan yang longgar di masa lalu.

"Desentralisasi pendidikan tinggi sejak tahun 2000-an menyebabkan banyak daerah ingin memiliki kampus sendiri. Badan hukum seperti yayasan pendidikan bisa dengan mudah mendirikan kampus hanya dengan surat izin dari Dikti saat itu," kata Lalu saat dikonfirmasi.

Persoalan kedua, menurut Lalu adalah motivasi komersial yang fokus utamanya bukan kualitas akademik, tapi jumlah mahasiswa. Dia mengungkapkan, dampaknya banyak dosen berstatus tidak tetap.

Mendiktisaintek menyatakan jumlah dosen di Indonesia telah mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sudah lulus doktor. Angka tersebut mencakup dosen di lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, maupun politeknik.

"Total dosen mencapai 303,67 ribu. Kami kemarin mengecek data, bahwa dosen yang sudah lulus doktor itu baru 25%," kata Brian dalam acara Silaturahmi Presiden RI dengan Rektor serta Pimpinan PTN dan PTS di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025) lalu.

Berdasarkan data PDDikti 2024, dosen di Indonesia 333.842 orang. Dengan perbandingan jenis kelamin, dosen laki-laki sebanyak 189.748 orang dan 162.575 orang.

Sementara, dari status ikatan kerja, sebanyak 305.429 merupakan dosen tetap, 25.040 dosen tidak tetap, 11.638 berstatus PKWT dan 10.055 pengajar non-dosen.

Merujuk data Goodstats, UGM memiliki 3.066 dosen dengan 60.500 mahasiswa atau perbandingan 1:20, kemudian disusul UI dengan 2.468 dosen serta 52.400 mahasiswa atau 1:21 serta Universitas Brawijaya dengan 2.336 dosen serta 78.900 mahasiswa atau 1:34.

Jumlah SDM dosen sangat mempengaruhi kualitas sebuah perguruan tinggi. Karena jika jumlah dosen dengan mahasiswa tidak seimbang maka akan berdampak pada kualitas lulusan.

"Ya, minimnya jumlah dosen dan terbatasnya dukungan anggaran berdampak langsung pada kualitas lulusan, karena mengurangi intensitas bimbingan akademik, kualitas pengajaran, serta akses mahasiswa terhadap fasilitas, riset, dan pengalaman belajar yang bermutu," kata politikus PKB ini.

Melansir laman PDDikti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Selasa (24/12/2024), jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 9.981.013 orang. Dari jumlah tersebut, mahasiswa laki-laki berjumlah 4.512.188 orang dan mahasiswa perempuan sebanyak 5.468.825 orang.

Berdasarkan data tersebut, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen di Indonesia pada tahun 2024 adalah sekitar 1 dosen untuk setiap 28,6 mahasiswa. Artinya, untuk setiap dosen yang ada, mereka harus menangani hampir 29 mahasiswa.

Penyebab ketiga, pengawasan dan akreditasi yang lemah. Dulu, pengawasan kampus oleh Dikti tidak seketat sekarang. BAN-PT baru lebih tegas melakukan akreditasi dalam satu dekade terakhir.

"Banyak kampus dulu bisa tetap hidup walau akreditasinya rendah," papar Lalu.

Lalu melanjutkan, moratorium pendirian kampus baru diberlakukan pada 2015, karena jumlah PTS dianggap sudah terlalu banyak. Regulasi sudah diperketat. Pemerintah mulai mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas.

Kualitas Lulusan Menjadi Persoalan

Melihat data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari UNDP (2023), Indonesia dan Filipina sama-sama berada dalam kategori upper middle. Ini menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang relatif setara.

Bagaimana bisa jumlah PT yang lebih banyak di Indonesia tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan yang signifikan dalam IPM dibandingkan dengan Filipina?

Jumlah PT yang banyak tampaknya tak otomatis berkorelasi dengan kualitas SDM yang tinggi. Salah satu masalah yang mencuat adalah devaluasi titel sarjana. Dengan semakin banyaknya PT yang mencetak lulusan sarjana setiap tahun, kualitas pendidikan yang diterima para mahasiswa mulai dipertanyakan.

Berdasarkan data Our World in Data (2023), Indonesia memang memiliki populasi yang didominasi kelompok usia muda yang berpotensi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, peningkatan jumlah mahasiswa di Indonesia tidak diikuti peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan.

Mengutip data dari laman Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik pada Agustus 2023 mencatat terdapat 452.713 lulusan jenjang S-1, S-2, dan S-3 yang tergolong NEET (not in employment, education, and training).

Artinya, sistem pendidikan tinggi belum mampu sepenuhnya mencetak lulusan yang siap bekerja dan memenuhi permintaan pasar. Peningkatan sinkronisasi antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri menjadi penting untuk mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia.

Pengamat Pendidikan, Doni Kusuma setuju banyaknya kampus di Indonesia tidak linier dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Nyatanya, universitas di Indonesia belum bisa bersaing dengan kampus di luar negeri.

Hal ini dikarenakan kualitas kampus swasta seperti kampus-kampus ruko sangat rendah. Mulai dari sisi ruangan kelas, sarana-prasarana hingga kualitas pengajar. Kebanyakan lulusa sarjana tidak terserap dunia kerja lantaran tidak sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi.

"Pemerintah harus menata kampus-kampusan yang sebutannya abal-abal dari dulu yang dalam proses pendampingan," ungkap Doni.

DPR sepakat dengan penilaian tersebut. Lalu menilai pertumbuhan kampus yang cepat tanpa pengawasan ketat sering menyebabkan standar akademik menurun, fasilitas terbatas, dan dosen kurang berkualitas. Akibatnya, banyak lulusan kurang kompetitif di dunia kerja dan belum siap menghadapi tantangan global maupun kebutuhan industri.

"Lulusan banyak kampus belum mampu bersaing secara kompeten di dunia kerja maupun dalam konteks global," tegas Lalu.

Banyak Kampus Kecil Tidak Sehat

Dilansir dari Kompas.id, studi Evaluasi Penataan Kelembagaan Pendidikan Tinggi untuk Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2021 memperlihatkan, perguruan tinggi di Indonesia didominasi perguruan tinggi-perguruan tinggi kecil dengan jumlah mahasiswa di bawah 2.000 orang dan belum terakreditasi.

Kajian Bappenas tersebut dibuat untuk melihat upaya penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta (PTS), pendirian atau perubahan PT, pembukaan program studi, dan pembinaan PTS.

Sementara itu, Bappenas menemukan, kebijakan moratorium pendirian PT baru atau perubahan bentuk cukup berkontribusi dalam mengendalikan pertumbuhan PT baru belum optimal.

Terkait penggabungan dan penyatuan PTS, ada sejumlah hambatan, seperti kesulitan memenuhi persyaratan jumlah minimum dosen linier dan luas lahan, kesulitan menggabungkan budaya organisasi yang berbeda antar-PTS, dan kesulitan migrasi data pendidikan tinggi.

"Ukuran sistem PT di Indonesia yang besar belum diikuti dengan kualitas yang baik. Kesenjangan mutu antar-PT masih besar. Secara kualitas, akreditasi PT kecil ini kurang baik,” kata Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bappenas Tatang Muttaqin di Jakarta, Selasa (11/10/2022) lalu.

Hasil analisis Bappenas pada PT yang mengalami penyesuaian kelembagaan, baik penggabungan/penyatuan maupun perubahan bentuk lembaga, menunjukkan adanya peningkatan kualitas. Proporsi PT terakreditasi B meningkat. Hal ini sekaligus memperlihatkan penurunan jumlah PT terakreditasi C.

Kendala pengembangan mutu utamanya terkait sumber daya manusia dosen dan pembinaan yang terbatas. Di PT kecil, sebagian besar dosen tanpa jabatan. Di sana sulit mencari dosen bergelar doktor dan peluang sertifikasi dosen juga terbatas.

Rekomendasi Kebijakan

Lalu menawarkan solusi perbaikan pendidikan perguruan tinggi dengan memperkuat regulasi dan pengawasan mutu melalui akreditasi yang ketat dan transparan, serta mendorong konsolidasi kampus kecil agar lebih efisien dan berkualitas.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada pengembangan dosen, fasilitas riset, dan inovasi pembelajaran, sambil memperluas kemitraan antara perguruan tinggi dengan dunia industri untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Saat ini pun Komisi X DPR RI sedang menjalankan Panja Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (Perguruan Tinggi yang dikelola di luar Kemendiktiristek)," ujar Lalu.

Pengamat Pendidikan Doni mengatakan, pemerintah perlu melakukan perbaikan menyeluruh perguruan tinggi Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan kampus yang hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi pelayanan buruk.

"Banyak kampus malah memanfaatkan itu untuk bisnis ya karena kan banyak masyarakat kecil itu ingin asal dapat sarjana, ijazah maka pelayanannya jadi buruk. Kayak sekedar ijazah aspal yang asli tapi palsu gitu," tutup Doni.