LIVE

Luhut Ungkap Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK Tinggal Ketok Palu

Luhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.

luhut binsar pandjaitan
Sebagai catatan, untuk tarif dasar 25 km pertama saat ini adalah Rp3.000, bila warga menggunakan layanan KRL lebih dari 25 km akan dikenakan tarif lanjutan progresif yang besarannya Rp1.000 per 10 km. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Sebagai catatan, untuk tarif dasar 25 km pertama saat ini adalah Rp3.000, bila warga menggunakan layanan KRL lebih dari 25 km akan dikenakan tarif lanjutan progresif yang besarannya Rp1.000 per 10 km. (Liputan6.com/Herman Zakharia) (@ 2024 merdeka.com)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kabar terbaru terkait wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurutnya, pemerintah masih akan melakukan finalisasi.

Sebagai informasi, wacana subsidi KRL berbasis NIK ini masih dalam pembahasan oleh Kementerian Perhubungan. Hal tersebut sedang dibahas secara internal.

"Ya, sekarang lagi difinalkan. Kita lihat nanti," kata Luhut, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).

Menurutnya, skema penyaluran subsidi KRL tersebut prinsipnya sama dengan pengaturan subsidi BBM. Dia menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi.

"Sama seperti bensin, hanya orang yang berhak yang dapat. Jadi, masyarakat umum tidak akan merasakan kenaikan terkait hal tersebut," tambah Luhut.

Belum Dibahas Pemerintah

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku belum mengetahui detail wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK. Menurutnya, belum ada pembahasan resmi di pemerintah mengenai subsidi KRL Jabodetabek.

Wacana ini muncul dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Kementerian Perhubungan disebut masih melakukan pembahasan internal, meskipun beberapa target skema subsidi KRL berbasis NIK ini sudah diungkapkan.

"Kami belum, belum ada rapat terkait hal ini. Biasanya ada ratas dan kami mengikuti," kata Erick, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9) lalu.

Belum Ada Pembahasan dengan PT KAI

Erick juga mengaku belum ada pembahasan antarkementerian mengenai wacana tersebut. Ia menyebut informasi mengenai skema subsidi KRL itu justru dari media massa. Sehingga belum ada koordinasi yang dibangun dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai BUMN operator.

"Belum," ucap Erick.

Erick berharap kebijakan subsidi yang dijalankan oleh BUMN, perlu ada pembahasan bersama-sama. Pada prinsipnya, ia mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Jika memang ada kebijakan seperti itu, saya rasa harus dibahas bersama. Saya selalu mendukung kebijakan apa pun yang diambil pemerintah, karena kami bagian dari pemerintah. Jadi, kami tidak pernah menyalahkan atau menyetujui secara sepihak," ungkapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Anisyah Al Faqir
Editor Anisyah Al Faqir
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Korban Ledakan Bom Bekas Perang Dunia II di Biak Bertambah

{{caption}}
Hasil TKA SD 2026, Yogyakarta Tertinggi

{{caption}}
Pola Kekerasan Seksual di Kampus Berubah, Mendiktisaintek: Kini Lewat Digital

{{caption}}
Siswa Berebut Cerita Cita-cita ke Prabowo, Ada yang Ingin Jadi Presiden

{{caption}}
Massa RT-RW Kepung Balai Kota Tuntut Pemakzulan, Wali Kota Sukabumi Minta Maaf

{{caption}}
Fakta Baru Kasus Hanania Travel: Uang Jemaah Umrah Dipakai Bayar Influencer

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan

Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.

subsidi krl
{{caption}}
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu

KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

subsidi krl
{{caption}}
Kemenhub: Keputusan Kenaikan Tarif KRL Tunggu Pemerintahan Baru

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

krl
{{caption}}
Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK, PT KCI Bilang Begini

Wacana subsidi KRL berbasis NIK tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

krl
{{caption}}
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu

Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.

tarif krl jabodetabek
{{caption}}
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu

Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.

Tarif KRL Naik
{{caption}}
Kemenhub Pastikan Tak Ada Perubahan Tarif KRL dalam Waktu Dekat

Risal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

tarif krl jabodetabek
{{caption}}
Menyorot Rencana Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Adilkah Untuk Semua Penumpang?

Rencana subsisi KRL Jabodetabek berbasis NIK tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

KRL Jabodetabek
{{caption}}
Menhub Budi: Subsidi KRL Berbasis NIK di 2025 Masih Wacana, Belum Ada Keputusan Final

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.

krl
{{caption}}
Heboh Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Mulai 2025, Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub

Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

subsidi krl
{{caption}}
BBM Subsidi Akan Dibatasi per 17 Agustus, Kementerian BUMN Bilang Begini

Wacana pembatasan BBM subsidi pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

BBM Bersubsidi
{{caption}}
Prabowo Setujui Pembentukan Family Office, Siap Rekrut Tokoh Senior Inggris

Prabowo menyetujui pembentukan family office yang tidak menggunakan APBN untuk menarik dana dari pasar global.

berita update
{{caption}}
Harga Minyak Dunia Naik, Luhut Ingatkan Risiko bagi Ekonomi RI

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, memperkirakan defisit anggaran akan meningkat jika harga minyak dunia mengalami lonjakan.

berita update
{{caption}}
Luhut Usul Danantara Pakai Sistem Informasi Minerba untuk Pantau Arus Ekspor Nasional

Menurut Luhut, dia sudah mengusulkan agar Danantara memakai Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk memonitor ekspor.

berita update
{{caption}}
Luhut Buka Peluang Reformasi Bea Cukai Digantikan DSI dan AI

Rencana itu seiring sata ekspor tersimpan di Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW) diintegrasikan sistem PT DSI, BUMN eksportir komoditas SDA.

bea cukai
{{caption}}
FOTO: TNI AD Bahas Transformasi Militer dan Penguatan Peran Strategis

TNI Angkatan Darat menggelar seminar nasional di Bandung untuk membahas transformasi kekuatan militer modern.

berita foto
{{caption}}
Luhut Dorong Reformasi Pasar Modal Indonesia, Belajar dari Sukses India Tarik Investasi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan reformasi pasar modal secara menyeluruh untuk menarik investasi asing. Langkah ini meniru keberhasilan India dan diharapkan memulihkan kredibilitas pasar saham Indonesia.

bei
{{caption}}
Sederet Solusi dari Luhut Agar Harga Tiket Pesawat Rute Domestik Murah

Luhut mengakui tiket pesawat di Indonesia mahal karena harga avtur yang tinggi. Bahkan harga tiket domestik Indonesia lebih mahal dari penerbangan ke Singapura.

harga avtur
{{caption}}
Pemerintah Rombak Pariwisata di Bali, Turis Pembuat Onar Langsung Dideportasi

Luhut mengaku tak akan rugi jika kehilangan 5.000 turis bermasalah di Bali.

menko luhut binsar pandjaitan
{{caption}}
Luhut Tegaskan Tak Ada Tukar Guling Ekspor Pasir Laut dengan Listrik dengan Singapura

Luhut menjelaskan kerja sama ekspor listrik ke Singapura merupakan simbiosis mutualisme antar kedua negara.

ekspor listrik
{{caption}}
BBM Ramah Lingkungan Bakal Diluncurkan, Luhut: Bisa Hemat Anggaran hingga Rp30 Triliun

Pemerintah terus berupaya menciptakan produk alternatif BBM yang lebih ramah lingkungan, semisal bahan campuran untuk bahan bakar nabati (BBN).

bbm alternatif
{{caption}}
Pernah Sebut OTT KPK Kampungan, Luhut Kini Pamer Program LKPP untuk Cegah Suap

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

kpk
{{caption}}
Luhut: BBM Rendah Sulfur Segera Meluncur

Dia bilang, untuk memproduksi BBM rendah sulfur tadi, Pertamina harus melakukan modifikasi di kilang minyaknya.

bbm alternatif