Lewat Aturan Ini Boleh Aktivitas Tambang di IKN, Ada Syaratnya?

Ibu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen menjadi **IKN Kota Hutan Dunia** melalui rehabilitasi lahan, penanaman jutaan pohon, dan pelibatan masyarakat, demi ekosistem lestari dan berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sentil industri tambang yang abai reklamasi, mendesak komitmen penuh untuk pemulihan hutan IKN dan lingkungan demi keadilan iklim.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengambil langkah tegas penegakan hukum untuk memberantas perusakan hutan di wilayah IKN, memastikan kelestarian lingkungan ibu kota baru yang berkelanjutan.

Otorita IKN menargetkan 164.000 hektare sebagai kawasan lindung di wilayah Ibu Kota Nusantara. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan 75% ruang hijau di IKN, termasuk rehabilitasi lahan kritis, demi masa depan berkelanjutan.

Otorita IKN gencar melakukan pemulihan dan pengayaan ekosistem hutan secara berkelanjutan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pendekatan ekologis, menciptakan pusat pemerintahan berwawasan lingkungan.

Otorita IKN mengambil langkah penting dalam menyusun dasar hukum untuk mempersiapkan kawasan strategis sebagai daerah mitra penunjang fungsi Ibu Kota Nusantara, demi pemerataan pembangunan dan investasi.

Badan Bank Tanah memastikan pengembangan wilayah penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) akan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, demi kepastian hukum dan perencanaan investasi.

Otorita IKN menegaskan komitmen pada Pengembangan IKN Berkelanjutan yang berpijak pada kekuatan alam, membuktikan keanekaragaman hayati melalui buku "Potret Alam Nusantara".

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Terdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Kolaborasi ini diawali dengan perintisan pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pemerintah Indonesia, Otorita IKN, dan program INOVASI yang didukung Australia bersinergi memperkuat literasi numerasi di Nusantara, meningkatkan pemahaman baca dan keterampilan matematika dasar siswa serta menyiapkan generasi unggul.

Koperindag Berau menetapkan 10 komoditas prioritas untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal. Ini bertujuan memetakan kebutuhan, meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, dan memperkuat ekonomi.

Pemerintah Pusat, OIKN, dan Program INOVASI bersinergi memperkuat literasi dan numerasi di pendidikan dasar IKN, meningkatkan pemahaman teks serta kemampuan konsep bilangan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan merevitalisasi 71.744 sekolah pada 2026. Program revitalisasi sekolah ini bertujuan meningkatkan kualitas belajar dan keselamatan peserta didik.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan Pertanian Kutai Timur dalam arti luas menjadi bagian penting transformasi ekonomi untuk menggeser dominasi sektor pertambangan di daerah tersebut.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara strategis membangun identitas Gerbang Nusantara yang inovatif dan berdaya saing, beriringan dengan pembangunan IKN, untuk menarik investasi dan pariwisata.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.