Komisi XII DPR Soroti Kualitas BBM Pertamina: Masyarakat Dirugikan, Pertamina Diminta Jaga Standar

Ketua Komisi XII DPR RI mendesak Pertamina Patra Niaga menjaga kualitas BBM setelah laporan gangguan kendaraan. Apa langkah selanjutnya untuk memastikan standar BBM Pertamina?

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendesak Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar tetap sesuai standar. Desakan ini muncul setelah adanya laporan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur mengenai gangguan kendaraan usai melakukan pengisian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Patijaya di Jakarta pada Selasa (29/10), menanggapi serius laporan yang masuk. Ia menekankan bahwa pengecekan kualitas secara menyeluruh sangat penting guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kejelasan mengenai kondisi BBM menjadi prioritas utama bagi Komisi XII DPR RI.

Sebagai tindak lanjut, Komisi XII DPR RI mengapresiasi langkah cepat Pertamina Patra Niaga yang telah memulai proses pengambilan sampel dan uji laboratorium. Namun, Bambang Patijaya juga meminta agar proses pemeriksaan diperluas ke seluruh jaringan distribusi terkait dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Desakan DPR Terhadap Pertamina Patra Niaga

Menanggapi laporan masyarakat mengenai gangguan kendaraan pasca-pengisian BBM, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta Pertamina Patra Niaga untuk segera bertindak. Laporan yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur ini menjadi perhatian serius bagi wakil rakyat. Kualitas BBM Pertamina harus selalu terjaga agar tidak merugikan konsumen.

Bambang Patijaya menegaskan pentingnya pengecekan kualitas BBM secara menyeluruh dan berkala. Ia menyatakan bahwa kepastian kondisi BBM adalah kunci agar masyarakat tidak dirugikan dan tetap merasa tenang dalam menggunakan produk energi. Kepercayaan publik terhadap Pertamina Patra Niaga sangat bergantung pada jaminan kualitas ini.

DPR juga mengapresiasi respons awal Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium. Namun, Bambang menekankan agar proses pemeriksaan tidak berhenti di situ. Diperlukan perluasan cakupan pemeriksaan pada seluruh jaringan distribusi yang terkait dengan laporan tersebut. Transparansi hasil uji juga menjadi tuntutan penting dari Komisi XII DPR RI.

Langkah Konkret dan Jaminan Publik

Sebagai langkah konkret, Bambang Patijaya meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Dirjen Migas, dan tim Lemigas untuk segera turun langsung ke lapangan. Rombongan ini dijadwalkan berangkat pada Rabu (29/10) untuk memverifikasi kondisi di SPBU dan titik distribusi terkait secara langsung. Verifikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akar permasalahan.

Selain itu, Bambang juga menyoroti pentingnya penyediaan saluran pengaduan yang sederhana dan mudah diakses bagi masyarakat terdampak. Saluran ini akan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan dan memperoleh informasi mengenai penanganan kendaraan mereka. Komunikasi yang efektif dan responsif adalah kunci untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Ketua Komisi XII DPR RI menekankan bahwa menjaga kepercayaan publik adalah hal yang sangat krusial. Komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang jelas akan sangat membantu dalam situasi seperti ini. Komisi XII DPR RI akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini dan mendorong langkah perbaikan yang diperlukan demi memastikan layanan energi bagi masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian.

Sumber: AntaraNews