Kepala Bapanas Pastikan Harga Beras Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru 2026
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras stabil menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 berkat penguatan pasokan serta pengawasan distribusi. Simak detail upaya pemerintah!
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga beras di seluruh Indonesia mulai menunjukkan stabilitas. Kepastian ini disampaikan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan utama ini.
Stabilitas harga beras ini merupakan hasil dari penguatan pasokan di pasar, pengawasan distribusi yang ketat, serta langkah-langkah pengendalian inflasi yang masif. Amran menyebutkan bahwa hingga awal November, sebanyak 214 kabupaten/kota telah mengalami penurunan harga beras. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.
Kondisi harga beras yang terkendali ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Terutama dalam menghadapi peningkatan kebutuhan konsumsi selama periode libur akhir tahun. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga pasokan dan harga agar tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Tren Stabilitas Harga Beras dan Data Penurunan
Harga beras nasional menunjukkan tren yang stabil dengan ketersediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sekitar Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, beras medium banyak ditemukan di kisaran Rp13.000 per kilogram di berbagai wilayah. Kondisi ini berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp14.900 per kilogram untuk beras premium dan Rp13.500 untuk medium.
Amran menjelaskan, "Artinya sudah sesuai dan bahkan di bawah HET." Pernyataan ini menegaskan bahwa pasar mulai terkendali menjelang periode libur akhir tahun. Meskipun demikian, pemerintah tetap memantau dinamika harga di lapangan.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sampai minggu pertama November 2025, sudah ada 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras. Angka ini meningkat 19,5 persen dibandingkan minggu pertama Oktober lalu, yang masih berada di angka 179 kabupaten/kota. Data ini menunjukkan upaya stabilisasi harga beras mulai membuahkan hasil.
Meski demikian, masih ada 50 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sampai minggu pertama November 2025. Namun, jumlah ini sudah mengalami penurunan 18 persen dibandingkan pada minggu pertama bulan lalu yang masih terdapat 61 kabupaten/kota.
Upaya Pemerintah dalam Pengendalian Harga Beras
Salah satu upaya kolaboratif yang dilaksanakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras adalah berupa peningkatan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang telah dibentuk sejak 20 Oktober 2025.
Satgas Pengendalian Harga Beras melibatkan berbagai instansi penting seperti Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah. Keterlibatan multi-pihak ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengawasan distribusi dan harga di lapangan.
Di samping itu, pemerintah bersama Perum Bulog juga mempersiapkan Natal dan Tahun Baru dengan memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di masing-masing daerah. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
Penguatan stok CBP merupakan mitigasi penting dalam menjaga kestabilan harga beras. Hal ini dilakukan tatkala ada peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat selama periode libur akhir tahun. Pemerintah berupaya keras agar pasokan selalu mencukupi.
Seruan untuk Tidak Mempolitisasi Isu Pangan
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan pesan penting terkait isu pangan. "Dengan segala kerendahan hati, mewakili petani. Janganlah dizalimi petani kita. Ini untuk hajat hidup orang banyak. Jangan dipolitisasi, karena kalau pangan bermasalah, negara bisa bermasalah," tegas Amran.
Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani sebagai garda terdepan penyedia pangan. Amran menyerukan agar isu pangan tidak dijadikan komoditas politik.
Menurutnya, pangan adalah hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak fundamental bagi stabilitas negara. Jika sektor pangan mengalami masalah, maka stabilitas nasional pun dapat terganggu secara signifikan.
Sumber: AntaraNews