Kemendag Pastikan Permudah Pelaku Usaha Urus Izin

Konferensi pers deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Kendala dalam persyaratan izin impor salah satunya ada persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian.

Kemendag mengungkap alasan melakukan relaksasi izin impor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait sebanyak 26.415 kontainer berisi barang impor aneka komoditas tertahan di sejumlah pelabuhan.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024 yang efektif berlaku per 17 Mei 2024.

Permendag ini merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 sebagai upaya mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan.

Bea Cukai berkomitmen untuk mendukung memperlancar proses impor di pelabuhan

Untuk komoditas besi dan baja dan tekstil dan produk tekstil (TPT) sekarang menggunakan laporan surveyor (LS) dalam negeri untuk bisa keluar dari pelabuhan

Rinciannya, sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.

Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap konsumen.

Inisiatif ini mencerminkan kekuatan discovery commerce, melalui integrasi konten, LIVE, dan kolaborasi dengan kreator.

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan revisi aturan e-commerce untuk mengatasi keluhan pedagang kecil, memperkuat perlindungan produk lokal, dan meningkatkan ekosistem perdagangan digital yang adil.

Kemendag revisi Permendag E-commerce, pastikan tak tumpang tindih dengan regulasi UMKM. Fokus perlindungan produk lokal, UMKM, dan atasi biaya admin e-commerce yang memberatkan.

Pemerintah menguatkan regulasi ekspor melalui Permendag 12/2026, yang mencakup pembekuan izin usaha demi melindungi kepentingan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) gencar melakukan penertiban akomodasi tanpa izin usaha yang terdaftar di agen perjalanan daring, memastikan kepatuhan hukum demi ekosistem pariwisata yang lebih baik.

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.

Koperindag Sulbar memperketat pengawasan depot air minum isi ulang di Polewali Mandar dan Majene. Tujuannya menjamin kualitas air, kepatuhan perizinan, dan keamanan konsumen di Sulawesi Barat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku intensifkan Pengawasan Barang Ambon dan tertib niaga untuk memastikan keamanan produk serta kepatuhan pelaku usaha.

Pemerintah Kota Mataram memperketat pengawasan kafe dan angkringan, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran izin dan potensi eksploitasi anak di bawah umur, demi menjaga ketertiban umum.