LIVE

Kelakar Ketua LPS Pusing Urusi Program Asuransi: Tapi Kalau Malas Nanti Saya Digebukin DPR

LPS mendapat mandat sebagai pelaksana program penjamin polis asuransi.

asuransi
Kelakar Ketua LPS Pusing Urusi Program Asuransi: Tapi Kalau Malas Nanti Saya Digebukin DPR
Kelakar Ketua LPS Pusing Urusi Program Asuransi: Tapi Kalau Malas Nanti Saya Digebukin DPR (merdeka.com)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat mandat sebagai pelaksana program penjamin polis asuransi.

Kelakar Ketua LPS Pusing Urusi Program Asuransi: Tapi Kalau Malas Nanti Saya Digebukin DPR

Kelakar Ketua LPS Pusing Urusi Program Asuransi: Tapi Kalau Malas Nanti Saya Digebukin DPR

Arahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya secara internal telah menyiapkan struktur organisasi untuk membawahi program penjamin polis asuransi.

"Jadi kita betul-betul sudah membentuk struktur organisasi, sudah selesai. Dan minggu lalu sudah kita taruh satu orang dan itu eksekutif, akhir tahun atau awal tahun depan mungkin sudah dua orang direktur eksekutif," paparnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Merdeka.com

Purbaya mengaku bahwa menjalankan program itu ternyata tidak mudah.

Sebab, dia pun kesulitan mencari ahli asuransi di internal LPS. Dia lantas menceritakan pengalaman tersebut sembari bercanda.

Kelakar Ketua LPS Pusing Urusi Program Asuransi: Tapi Kalau Malas Nanti Saya Digebukin DPR

"Sebenarnya saya malas jalankan program asurasi. Cuma kan saya akan laporkan ke DPR setiap tiga bulan. Makanya kalau saya males pasti saya digebukin DPR, jadi saya memang cukup agresif menjalankan ini," ungkapnya sembari terkekeh.

Merderka.com

Sebab menurutnya, banyak sekali perangkat hukum yang perlu disiapkan dalam menjalankan program penjamin polis asuransi. Sebab, UU PPSK mengamanatkan beberapa peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunannya.

"Jadi untuk sementara kerjaan yang direktur satu lagi kan akan di-cover oleh dia dulu sampai siap. Tapi kerjaan dia pasti enggak mudah. Kita tahu industri asuransi juga enggak sesakti industri perbankan. Jadi akan banyak yang kita pelajari nanti kalau kita sudah siap," tuturnya. 
Kelakar Ketua LPS Pusing Urusi Program Asuransi: Tapi Kalau Malas Nanti Saya Digebukin DPR

Purbaya juga menekankan, industri asuransi wajib bersiap jika program ini nantinya bakal dijalankan per 2028 mendatang, lantaran lapangan bermainnya akan berbeda.

"Kalau dulu santai-santai saja, manajamennya kacau, gapapa. Kalau nanti 2028 dengan adanya waktu penyesuaian diri ke standar-standar baru, kalau 2028 mereka tidak bisa memperbaiki manajemennya, dan tidak bisa diterima di program penjaminan, sebenarnya mereka sudah selesai karena orang tidak akan percaya ke perusahaan itu," ucapnya.

Dia pun tak ingin perusahaan-perusahaan asuransi berjatuhan gara-gara aturan yang semakin ketat.

Oleh karenanya, Purbaya meminta mereka mempersiapkan manajemen ke arah yang lebih baik.

"Yang saya enggak mau adalah 2028 mulai program penjaminan polis, 2029 puluhan asuransi jatih. Jadi kita akan screen betul," pungkas Purbaya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura
Editor Siti Nur Azzura
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Akankah Arsenal Mendapat Guard of Honour dari Crystal Palace? Begini Tradisi di Liga Inggris

{{caption}}
Arsenal di Ambang Rekor Langka yang Belum Pernah Ada di Liga Inggris

{{caption}}
Kapan Arsenal Gelar Parade Juara?

{{caption}}
Prabowo Sebut Birokrasi Indonesia Memalukan, Dibandingkan dengan Malaysia

{{caption}}
Prabowo Wanti-Wanti Ketidakpastian Global, BEI Optimistis terhadap Ekonomi dan IHSG

{{caption}}
Puan Tegaskan DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama Sejahterakan Rakyat

Topik Terkait
{{caption}}
LPS Siapkan Dua Skenario Implementasi Program Penjaminan Polis untuk Perkuat Industri Asuransi

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas industri asuransi di Indonesia.

LPS
{{caption}}
Jaga Kepercayaan Nasabah, OJK Dorong Penguatan Tata Kelola Asuransi dan Manajemen Risiko

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola asuransi dan manajemen risiko sebagai kunci utama menjaga kepercayaan nasabah. Simak upaya kolaboratif OJK, DPR RI, dan asosiasi industri untuk ekosistem asuransi yang lebih sehat.

OJK
{{caption}}
LPS Lantik Sejumlah Pejabat Baru

LPS melantik sejumlah pejabat baru mulai dari direktur hingga kepala tim untuk memperkuat organisasi dan mempersiapkan implementasi program penjaminan polis.

LPS
{{caption}}
Progres Program Penjaminan Polis LPS Capai 85 Persen, Target Implementasi Dipercepat

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan progres signifikan pada Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencapai 85 persen. Simak detail percepatan implementasi dan tantangan yang dihadapi LPS dalam melindungi pemegang polis asuransi.

LPS
{{caption}}
LPS Siap Percepat Program Penjaminan Polis Asuransi, Targetkan 2027

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program penjaminan polis asuransi lebih awal pada tahun 2027, berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan premi industri.

LPS Siap Penjaminan Polis
{{caption}}
Mulai 2028, LPS dan Asosiasi Asuransi Sinergi Siapkan Program Penjaminan Polis: Apa Manfaatnya Bagi Konsumen?

LPS dan empat asosiasi asuransi bersinergi mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang aktif 2028. Kolaborasi ini bertujuan melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Simak detailnya!

ekonomi
{{caption}}
LPS Bakal Jamin Polis Asuransi Mulai 2028, Kepercayaan Investor Diharapkan Meningkat

Menurut Purbaya, keputusan LPS untuk menjamin polis asuransi ini demi meningkatkan kepercayaan investor.

LPS
{{caption}}
Dorong Perbaikan Kualitas SDM, Jadi Jurus Industri Asuransi Hadapi Tantangan Masa Mendatang

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Asuransi
{{caption}}
Laporan Keberlanjutan 2025: Prudential Indonesia Jangkau 458.516 Penerima Manfaat

Berbagai capaian berhasil diraih, di antaranya penurunan emisi hampir 17 persen di kantor pusat dan kantor pemasaran Prudential Indonesia di enam kota.

asuransi
{{caption}}
BRI Life Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp1,17 Triliun di Kuartal I-2026

Penurunan nilai klaim dan manfaat ini merupakan sinyal positif terhadap kesehatan bisnis perusahaan.

asuransi
{{caption}}
Perjalanan Domestik Tumbuh, MSIG Indonesia Genjot Asuransi Embedded

Melalui teknologi Ancileo, layanan asuransi dapat dihubungkan langsung dengan sistem pemesanan perjalanan sehingga proses pembelian perlindungan hingga klaim.

asuransi
{{caption}}
Menakar Keberlanjutan Asuransi Kesehatan di Tengah Tekanan Inflasi Biaya Medis

Sistem asuransi kesehatan masih dihadapkan pada tantangan utama, yakni terus meningkatnya biaya pelayanan kesehatan.

asuransi
{{caption}}
Naik 82 Persen, Mandiri Inhealth Raup Laba Rp82,8 Miliar di Kuartal I-2026

Pertumbuhan laba bersih tersebut didorong oleh strategi bisnis yang terukur, termasuk optimalisasi portofolio.

asuransi
{{caption}}
OJK Perpanjang Batas Waktu Pelaporan SLIK bagi Perusahaan Asuransi dan Penjaminan hingga 2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kewajiban pelaporan SLIK bagi perusahaan asuransi dan penjaminan hingga akhir 2027, bertujuan memperkuat kualitas sistem pelaporan secara berkelanjutan.

asuransi
{{caption}}
Prabowo Bicara Mazhab Ekonomi Pancasila Dijalankan Pemerintah, Tegaskan Berpihak ke Rakyat

Prabowo mengatakan negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

berita update
{{caption}}
Prabowo Heran Ekonomi Nasional Tumbuh tapi Rakyat Miskin Bertambah: Seolah Saya Dipukul di Ulu Hati

Presiden Prabowo Subianto mengaku heran pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5 persen, namun jumlah masyarakat miskin di Indonesia justru meningkat.

berita update
{{caption}}
Prabowo Minta Menteri Perbaiki Birokrasi Agar Iklim Usaha Baik: Jangan Pengusaha Diperas Terus

Prabowo menyampaikan izin usaha di Malaysia hanya membutuhkan waktu dua minggu, sedangkan Indonesia dapat mencapai dua tahun.

berita update
{{caption}}
Surya Paloh Yakin Rupiah Bangkit Usai Pemaparan Ekonomi Prabowo: Modal Kita Terakhir Optimisme Sendiri

Surya pun mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan fiskal harus didukung dengan komitmen bersama.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Pertalite dan Biosolar Stabil Hingga Akhir 2026

Kementerian ESDM menegaskan Harga BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah bergejolak.

bbm subsidi
{{caption}}
IPC TPK Catat Pertumbuhan Positif Awal Triwulan II 2026, Lampaui Target

IPC TPK mencatat pertumbuhan positif awal Triwulan II 2026, realisasi throughput mencapai 1,15 juta TEUs hingga April, naik 6,7 persen. Simak bagaimana IPC TPK capai ini di tengah tantangan global.

arus barang