LPS Lantik Sejumlah Pejabat Baru

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas industri asuransi di Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan progres signifikan pada Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencapai 85 persen. Simak detail percepatan implementasi dan tantangan yang dihadapi LPS dalam melindungi pemegang polis asuransi.

LPS dan empat asosiasi asuransi bersinergi mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang aktif 2028. Kolaborasi ini bertujuan melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Simak detailnya!

Ketua Dewan Komisioner LPS yang baru, Anggito Abimanyu, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kinerja LPS di berbagai bidang. Bagaimana strateginya untuk stabilitas keuangan?

Dalam struktur, Anggito Abimanyu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

Aturan di LPS memang tidak memperbolehkan adanya rangkap jabatan. Dengan demikian, Anggito hanya akan fokus memimpin LPS.

Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS terpilih, berkomitmen meningkatkan kualitas SDM LPS dan integritas kebijakan melalui program AKSARA. Siapkah LPS menghadapi gejolak ekonomi?

Anggota ADK yang juga Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Menurut Purbaya, keputusan LPS untuk menjamin polis asuransi ini demi meningkatkan kepercayaan investor.

Proses pendaftaran seleksi Calon Wakil Ketua LPS telah dibuka sejak tanggal 29 April dan telah ditutup pada 6 Mei.

Di tengah isu yang beredar, BPR Prisma Dana menegaskan memiliki performa dan likuiditas yang baik, serta berkomitmen penuh menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah melalui langkah perbaikan.

Pemerintah Kota Cirebon menyerahkan sepenuhnya penanganan Kasus BPR Cirebon yang merugikan negara hingga Rp17,35 miliar kepada Kejaksaan Negeri setempat, dengan tiga tersangka telah ditahan. Simak selengkapnya!

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kontribusi daerah perekonomian nasional sangat vital, dengan Sumatera Utara menjadi contoh nyata penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pembangunan Nagari setelah OJK mencabut izin usahanya pada 31 Maret 2026.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memulai pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo sebesar Rp14,19 miliar, memperkuat kepercayaan publik pada sistem perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera memproses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo di Jakarta, pasca pencabutan izin oleh OJK, memastikan simpanan aman dan terjamin.

RUPST 2026 dihadiri oleh para Pemegang Saham yang mewakili 89,53% atau sejumlah 22,08 miliar saham dari seluruh jumlah saham dikeluarkan oleh Perseroan.

Kementerian HAM telah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Kementerian ESDM sebenarnya total menyiapkan 118 blok migas baru, namun 20 di antaranya telah selesai diproses.

Peresmian dan rapat persiapan I-CHIP digelar di lingkungan UMJ dengan dihadiri jajaran pimpinan universitas, Wakil Rektor UMJ, para Dekan.

Penerapan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas mineral bakal dilakukan secepatnya pada 2026.

Prabowo mengatakan negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.