Daftar Lima Nama yang Lolos Seleksi Calon Wakil Ketua LPS Tahap II

LPS melantik sejumlah pejabat baru mulai dari direktur hingga kepala tim untuk memperkuat organisasi dan mempersiapkan implementasi program penjaminan polis.

Dalam struktur, Anggito Abimanyu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

Dengan berbagai posisi penting yang pernah diembannya, Farid memiliki pengalaman yang berharga.

Anggota ADK yang juga Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Proses seleksi hanya terbuka untuk dua posisi, yakni Ketua merangkap anggota dan satu Anggota DK yang membidangi program penjaminan serta resolusi bank.

Jangka waktu seleksi adalah paling lama 20 hari kerja.

LPS memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Korps Adhyaksa memiliki pertimbangan sebelum merekomendasikan lima jaksa tersebut.

Kabar itu dibenarkan Kapuspenkum, Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Ada pula nama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Setelah melalui proses fit and proper test, terpilihlah tujuh calon anggota LPSK.

Di tengah ambisi penguatan peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City, Pramono juga mengingatkan adanya tantangan eksternal yang nyata.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa program Bedah Rumah di Papua melibatkan enam provinsi dan mencakup total 42 kabupaten/kota.

Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan kebijakan naming rights ditujukan semata-mata untuk mendanai proyek pembangunan, tanpa ada unsur politik di dalamnya.

Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka”

Salah satu indikator perbaikan signifikan yaitu volume penjualan sebesar 10,47 juta ton pada kuartal IV tahun 2025.

PANDI resmi bergabung dengan TNN untuk memperkuat penanganan penyalahgunaan domain, termasuk judi online dan phishing di Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kontribusi daerah perekonomian nasional sangat vital, dengan Sumatera Utara menjadi contoh nyata penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pembangunan Nagari setelah OJK mencabut izin usahanya pada 31 Maret 2026.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas industri asuransi di Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memulai pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo sebesar Rp14,19 miliar, memperkuat kepercayaan publik pada sistem perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera memproses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo di Jakarta, pasca pencabutan izin oleh OJK, memastikan simpanan aman dan terjamin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola asuransi dan manajemen risiko sebagai kunci utama menjaga kepercayaan nasabah. Simak upaya kolaboratif OJK, DPR RI, dan asosiasi industri untuk ekosistem asuransi yang lebih sehat.