Terpilih Jadi Ketua DK LPS, Anggito Abimanyu Siap Tingkatkan Kualitas SDM LPS dengan Program AKSARA

Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS terpilih, berkomitmen meningkatkan kualitas SDM LPS dan integritas kebijakan melalui program AKSARA. Siapkah LPS menghadapi gejolak ekonomi?

Anggito Abimanyu, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030, menyatakan kesiapannya untuk membawa perubahan signifikan. Ia bertekad meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat integritas kebijakan di lingkungan LPS. Komitmen ini disampaikan setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Menurut Anggito, perbaikan menyeluruh ini sangat krusial agar LPS dapat beroperasi lebih efektif dan responsif. Peningkatan kualitas SDM LPS mencakup berbagai aspek, mulai dari SDM hingga sistem data dan protokol krisis. Langkah ini diharapkan dapat mempersiapkan LPS dalam menghadapi potensi gejolak di sektor perekonomian nasional.

Anggito menekankan bahwa dengan SDM yang mumpuni dan kebijakan yang terintegritas, LPS akan lebih siap dalam penanganan krisis. Kesiapan ini bertujuan untuk mencegah kegaduhan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini merupakan bagian dari visi jangka panjangnya untuk lembaga tersebut.

Komitmen Peningkatan Kualitas SDM dan Integritas Kebijakan LPS

Dalam pernyataannya, Anggito Abimanyu secara tegas menyoroti pentingnya peningkatan berkelanjutan di LPS. "Lembaga ini harus terus meng-improve, memperbaiki kualitas SDM-nya, memperbaiki data integrasi, memperbaiki integritas dari kebijakan, harus melakukan latihan protokol krisis,” ujar Anggito.

Fokus utama Anggito adalah memastikan bahwa seluruh elemen LPS memiliki kapabilitas yang tinggi. Peningkatan kualitas SDM LPS akan menjadi fondasi utama untuk mendukung operasional lembaga yang lebih efisien dan efektif. Ini juga termasuk pengembangan kapasitas dalam pengelolaan data yang terintegrasi.

Selain itu, integritas kebijakan menjadi pilar penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Anggito menekankan bahwa latihan protokol krisis secara rutin juga harus dilakukan. Hal ini untuk memastikan kesiapan LPS dalam menghadapi skenario terburuk di masa mendatang.

Dengan perbaikan menyeluruh ini, LPS diharapkan akan memiliki fondasi yang kuat. Kesiapan ini akan memungkinkan LPS untuk bertindak cepat dan tepat apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan di sektor perekonomian.

Stabilitas Perbankan Nasional dan Tantangan BPR

Anggito Abimanyu juga memberikan pandangannya mengenai kondisi perbankan nasional saat ini. Ia menilai bahwa stabilitas perbankan nasional cenderung baik. Hal ini tercermin dari tidak adanya bank yang mengalami resolusi selama lima tahun terakhir, menunjukkan ketahanan sektor perbankan.

Namun demikian, Anggito tidak menampik adanya tantangan di beberapa segmen perbankan. "Masih terdapat beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kecil yang perlu dilakukan resolusi," ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum stabil, ada area-area spesifik yang memerlukan perhatian khusus dari LPS.

Penanganan BPR kecil yang bermasalah menjadi salah satu fokus LPS untuk menjaga kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Upaya resolusi ini penting agar masalah di BPR tidak meluas dan mempengaruhi stabilitas yang lebih besar. Peningkatan kualitas SDM LPS dalam penanganan resolusi juga menjadi krusial.

Program AKSARA dan Target Ambisius untuk LPS

Dalam uji kepatutan dan kelayakan, Anggito Abimanyu mengusung program strategis bertajuk AKSARA. Program ini dirancang untuk menjadi peta jalan peningkatan kinerja dan kapabilitas LPS ke depan. AKSARA terdiri dari enam misi utama yang saling berkaitan.

Misi-misi tersebut meliputi asset management competency untuk peningkatan keahlian personal terkait manajemen aset, penguatan kompetensi pendidikan dan SDM, serta perluasan jangkauan media sosial dan literasi keuangan. Peningkatan kualitas SDM LPS menjadi inti dari program ini, memastikan setiap individu memiliki keahlian yang relevan.

Selain itu, Anggito juga menargetkan penurunan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar per orang menjadi Rp400 miliar per orang. Target ini menunjukkan efisiensi operasional yang ingin dicapai. Ia juga menargetkan peningkatan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi dua kali lipat, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial.

Penguatan digitalisasi proses bisnis dan aplikasi teknologi dalam lima tahun ke depan juga menjadi prioritas. Langkah ini bertujuan untuk modernisasi operasional LPS. Seluruh target ini dirancang untuk menciptakan LPS yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika ekonomi, didukung oleh kualitas SDM LPS yang unggul.

Sumber: AntaraNews