Kabar Gembira, Waktu Pendaftaran PPPK Guru Kebutuhan Umum Diperpanjang

Pengumuman ini tercantum dalam surat pengumuman BKN Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

Menjelang penutupan pendaftaran, website pendaftaran CPNS atau PPPK mengalami gangguan atau down server.

Pendaftaran CPNS diperpanjang dengan mempertimbangan kondisi peserta yang masih banyak belum mengakhiri pendaftaran (submit dan resume).

BKN melalui Panselnas akhirnya memutuskan menambah waktu pendaftaran selama dua hari ke depan, yakni ditutup pada 11 Oktober 2023.

Kebanyakan pelamar yang mencoba mengakhiri pendaftaran dalam waktu yang bersamaan menjelang batas akhir pendaftaran.

BKN mengimbau agar pelamar memanfaatkan waktu pendaftaran yang sudah dimulai pada 20 September 2023.

Gangguan layanan tersebut terjadi jelang penutupan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Server down seperti menjadi sebuah rutinitas setiap kali pemerintah membuka seleksi CASN dan PPPK.

BKN mengimbau kepada pelamar untuk memanfaatkan perpanjangan waktu ini dengan maksimal.

Perpanjangan waktu tersebut mempertimbangkan tingginya antusias masyarakat yang mendaftar.

Pendaftaran CPNS dan PPPK akan ditutup hari ini, Senin (9/10) pukul 23.59 WIB.

Pelamar beralasan, masih banyak berkas persyaratan yang harus disiapkan dan server sering kali mengalami down atau eror.

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di NTB, menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berikan Insentif Guru PPPK NTB tambahan minimal Rp500 ribu untuk 1.759 guru, sebagai kado Hardiknas demi peningkatan kesejahteraan. Simak detailnya!

Bahkan, gaji mereka turun drastis ketimbang saat masih berstatus honorer.

Pemerintah Kabupaten Donggala siap membentuk Satgas Narkoba lintas sektor untuk menghadapi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.